Dihajar Rusia, Ukraina Siap Beli Rudal Anti-Pesawat secara Kredit

KIEV - Ukraina sangat membutuhkan persenjataan anti-pesawat di tengah serangan Rusia yang sedang berlangsung. Pernyataan itu diungkapkan Presiden Volodymyr Zelensky saat konferensi pers dengan media asing.

Menurut Zelensky, Kiev telah secara ekstensif meneliti dan menunjukkan lokasi persenjataan di negara-negara di mana sistem tersebut dapat dibeli.

“Ada pertahanan anti-rudal yang bisa dipasang di negara ini. Ukraina telah menemukan lokasinya di seluruh dunia. Secara rinci, sampai ke gudang,” ujar dia, dilansir RT.com pada Sabtu (12/3/2022).



Dia menambahkan, Kiev siap membeli sistem semacam itu dari siapa pun yang siap memasoknya, berapa pun biayanya.



“Kami siap untuk membeli (sistem ini), kami siap untuk mengambil pinjaman, kami siap untuk menarik uang terakhir dari anggaran kami dan memberikannya segera,” papar dia.



Presiden juga memberikan pukulan baru pada Barat dan keengganan NATO menetapkan zona larangan terbang di atas Ukraina untuk melawan serangan militer Rusia yang sedang berlangsung.

“Beberapa politisi di Barat akan menolak gagasan itu sampai satu bom menghantam kafe tempat mereka duduk,” ungkap Zelensky dengan nada marah.

Sementara Kiev telah berulang kali mendesak aliansi NATO yang dipimpin Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan zona larangan terbang, blok itu telah mengesampingkannya.

NATO memperingatkan bahwa setiap upaya menerapkan zona larangan terbang dapat mengarah ke konflik langsung dengan Rusia alias bisa terjadi Perang Dunia III.

Pada saat yang sama, Barat telah meningkatkan pengiriman senjata ke Ukraina. Ini termasuk sistem anti-pesawat ringan, yaitu Stinger MANPAD buatan AS, serta rudal Strela yang dirancang Soviet, yang masih disimpan negara-negara Eropa tertentu.

Rusia melancarkan serangan besar-besaran terhadap tetangganya pada akhir Februari, menyusul kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Ukraina menerapkan ketentuan perjanjian Minsk 2014-2015.

Rusia kemudian mengakui kemerdekaan dua republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.

Protokol yang ditengahi Jerman dan Prancis telah dirancang untuk mengatur status wilayah-wilayah tersebut di dalam negara Ukraina dan untuk mengakhiri konflik selama bertahun-tahun di timur negara itu.

Moskow sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral dan bersumpah tidak bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.

Kiev menegaskan serangan Rusia tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana merebut kembali kedua republik dengan paksa.