Ukraina Serukan Penyelidikan PBB atas Dugaan Kejahatan Perang Rusia
Selasa, 01 Maret 2022 - 06:16 WIB
loading...
Ukraina Serukan Penyelidikan PBB atas Dugaan Kejahatan Perang Rusia. FOTO/Reuters
A
A
A
JENEWA - Ukraina dan sekutunya pada Senin (28/2/2022) menyerukan penyelidikan PBB atas kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan oleh Rusia selama aksi militernya di Ukraina.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB memilih pada hari Senin untuk menerima permintaan Ukraina untuk mengadakan debat mendesak pada hari Kamis tentang invasi Rusia. Sebuah rancangan resolusi Ukraina akan dipertimbangkan pada debat mendesak.
Baca: Italia Janji Kirim Senjata ke Kiev dan Siap Bantu Pengungsi Ukraina
Jika diadopsi, komisi tiga ahli independen akan menyelidiki semua dugaan pelanggaran hukum internasional di Krimea dan wilayah Donetsk dan Luhansk sejak 2014 dan di wilayah lain Ukraina sejak invasi Rusia pekan lalu.
"Pasukan Rusia berusaha menabur kepanikan di antara penduduk dengan secara khusus menargetkan taman kanak-kanak dan panti asuhan, rumah sakit dan brigade bantuan medis keliling sehingga melakukan tindakan yang dapat dianggap sebagai kejahatan perang,” kata Duta Besar Ukraina untuk PBB, Yevheniia Filipenko.
Sementara itu, Sheba Crocker, Duta Besar AS untuk PBB di Jenewa, mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, bahwa pemungutan suara pada awal pekan ini untuk mengadakan debat menunjukkan Rusia benar-benar terisolasi di Dewan.
Baca: Negosiasi 5 Jam Buntu, Rusia-Ukraina Sepakat Perundingan Kedua
"Hanya 4 negara yang mendukung posisi Rusia, jelas menunjukkan bahwa komunitas internasional bersatu mengutuk tindakan keji Rusia," kata Crocker.
Negara besar di Eropa lainnya, Inggris, juga mendukung penyelidikan ini. Menteri Luar Negeri Inggris Lord Ahmad menyerukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh Rusia.
“Ada berbagai diskusi yang terjadi di Dewan Hak Asasi Manusia tentang mekanisme investigasi ini. Ada keterlibatan lain yang kami lakukan, termasuk dengan ICC (Pengadilan Pidana Internasional), untuk memastikan ada pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan setiap hari. jam, setiap hari di wilayah kedaulatan Ukraina," katanya kepada Reuters.
Baca: Finlandia dan Norwegia Akan Kirim Senjata dan Amunisi ke Ukraina
Dia mengatakan Rusia semakin terisolasi secara ekonomi, politik dan diplomatik. "Kami akan terus bekerja dengan mitra internasional kami untuk memastikan bahwa sekali lagi pesan yang sangat jelas diberikan kepada Rusia, bahwa ada biaya besar secara ekonomi bagi lembaga-lembaga Rusia, bank-bank Rusia, bahwa invasi ini akan merugikan mereka," jelasnya.
Di sisi lain, Duta Besar Rusia, Gennady Gatilov mengatakan telah meluncurkan "operasi khusus untuk menghentikan tragedi" di wilayah Donbass Ukraina yang memisahkan diri, dan bahwa pasukan Rusia tidak menembaki sasaran sipil di Ukraina.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov membatalkan rencana kunjungannya ke Jenewa untuk berpidato di forum pada hari Selasa, yang menurut misi Moskow adalah "karena larangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada penerbangannya di wilayah udara sejumlah negara Uni Eropa yang telah memberlakukan sanksi anti-Rusia".
Pembatalan itu bertepatan dengan sikap Swiss, yang selama ini dikenal netral, kini memberlakukan sanksi keuangan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Mikhail Mishustin dan Lavrov.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB memilih pada hari Senin untuk menerima permintaan Ukraina untuk mengadakan debat mendesak pada hari Kamis tentang invasi Rusia. Sebuah rancangan resolusi Ukraina akan dipertimbangkan pada debat mendesak.
Baca: Italia Janji Kirim Senjata ke Kiev dan Siap Bantu Pengungsi Ukraina
Jika diadopsi, komisi tiga ahli independen akan menyelidiki semua dugaan pelanggaran hukum internasional di Krimea dan wilayah Donetsk dan Luhansk sejak 2014 dan di wilayah lain Ukraina sejak invasi Rusia pekan lalu.
"Pasukan Rusia berusaha menabur kepanikan di antara penduduk dengan secara khusus menargetkan taman kanak-kanak dan panti asuhan, rumah sakit dan brigade bantuan medis keliling sehingga melakukan tindakan yang dapat dianggap sebagai kejahatan perang,” kata Duta Besar Ukraina untuk PBB, Yevheniia Filipenko.
Sementara itu, Sheba Crocker, Duta Besar AS untuk PBB di Jenewa, mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, bahwa pemungutan suara pada awal pekan ini untuk mengadakan debat menunjukkan Rusia benar-benar terisolasi di Dewan.
Baca: Negosiasi 5 Jam Buntu, Rusia-Ukraina Sepakat Perundingan Kedua
"Hanya 4 negara yang mendukung posisi Rusia, jelas menunjukkan bahwa komunitas internasional bersatu mengutuk tindakan keji Rusia," kata Crocker.
Negara besar di Eropa lainnya, Inggris, juga mendukung penyelidikan ini. Menteri Luar Negeri Inggris Lord Ahmad menyerukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh Rusia.
“Ada berbagai diskusi yang terjadi di Dewan Hak Asasi Manusia tentang mekanisme investigasi ini. Ada keterlibatan lain yang kami lakukan, termasuk dengan ICC (Pengadilan Pidana Internasional), untuk memastikan ada pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan setiap hari. jam, setiap hari di wilayah kedaulatan Ukraina," katanya kepada Reuters.
Baca: Finlandia dan Norwegia Akan Kirim Senjata dan Amunisi ke Ukraina
Dia mengatakan Rusia semakin terisolasi secara ekonomi, politik dan diplomatik. "Kami akan terus bekerja dengan mitra internasional kami untuk memastikan bahwa sekali lagi pesan yang sangat jelas diberikan kepada Rusia, bahwa ada biaya besar secara ekonomi bagi lembaga-lembaga Rusia, bank-bank Rusia, bahwa invasi ini akan merugikan mereka," jelasnya.
Di sisi lain, Duta Besar Rusia, Gennady Gatilov mengatakan telah meluncurkan "operasi khusus untuk menghentikan tragedi" di wilayah Donbass Ukraina yang memisahkan diri, dan bahwa pasukan Rusia tidak menembaki sasaran sipil di Ukraina.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov membatalkan rencana kunjungannya ke Jenewa untuk berpidato di forum pada hari Selasa, yang menurut misi Moskow adalah "karena larangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada penerbangannya di wilayah udara sejumlah negara Uni Eropa yang telah memberlakukan sanksi anti-Rusia".
Pembatalan itu bertepatan dengan sikap Swiss, yang selama ini dikenal netral, kini memberlakukan sanksi keuangan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Mikhail Mishustin dan Lavrov.
(esn)
Lihat Juga :
