Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Turki Batasi Akses Kapal Perang Angkatan Laut Rusia ke Laut Hitam
loading...
Kapal selam Angkatan Laut Rusia, Rostov-on-Don, melintas di Bosphorus, menuju Laut Hitam, di Istanbul, Turki, 13 Februari 2022. Foto/REUTERS
A
A
A
ANKARA - Turki akan membatasi akses kapal perang Rusia ke Laut Hitam terkait konflik yang sedang berlangsung di Ukraina.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Turki Mevlut Cavusoglu mengumumkan itu pada Minggu (27/2/2022) waktu setempat.
"Ini bukan beberapa serangan udara sekarang, situasi di Ukraina secara resmi perang ... Kami akan menerapkan Konvensi Montreux," papar Menlu Turki kepada CNN Turk dalam wawancara langsung.
Dia menambahkan, “Turki akan menerapkan semua ketentuan Konvensi Montreux secara transparan.”
Sesuai Konvensi Montreux 1936, yang mengatur selat Laut Hitam, Turki dapat menutup selat untuk kapal militer negara mana pun pada keadaan perang formal, serta ketika merasa dirinya terancam perang yang akan segera terjadi.
Namun, Turki tidak dapat menutup selat sepenuhnya, kecuali jika negara itu sendiri dalam keadaan perang.
Baca juga: George Soros Samakan Konflik Ukraina dengan Pengepungan Kota Nazi oleh Soviet
Ankara masih akan mengizinkan kapal-kapal militer, yang kembali ke pelabuhan asal mereka untuk melewati selat, catat Cavusoglu.
“Seharusnya tidak ada penyalahgunaan pengecualian ini. Kapal-kapal yang menyatakan kembali ke pangkalan mereka dan melewati selat tidak boleh terlibat dalam perang,” ungkap dia.
Kiev telah berulang kali mendesak Ankara menutup selat bagi Rusia, meskipun tidak ada pihak yang secara resmi menyatakan perang dalam konflik yang sedang berlangsung.
Rusia meluncurkan operasi militer skala besar di Ukraina pada Kamis, dengan alasan perlunya melindungi Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk yang memisahkan diri dari serangan habis-habisan yang diduga dilakukan pasukan Ukraina. Ukraina mengecam serangan itu sebagai "tidak beralasan."
Kiev telah membantah berusaha menyerang republik-republik yang memisahkan diri dari Ukraina setelah kudeta Maidan 2014 dan penggulingan pemerintah negara yang dipilih secara demokratis.
Moskow secara resmi mengakui republik-republik itu sebagai negara merdeka pada Senin, menandatangani perjanjian persahabatan bilateral dengan mereka dan menjanjikan bantuan militer.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Turki Mevlut Cavusoglu mengumumkan itu pada Minggu (27/2/2022) waktu setempat.
"Ini bukan beberapa serangan udara sekarang, situasi di Ukraina secara resmi perang ... Kami akan menerapkan Konvensi Montreux," papar Menlu Turki kepada CNN Turk dalam wawancara langsung.
Dia menambahkan, “Turki akan menerapkan semua ketentuan Konvensi Montreux secara transparan.”
Sesuai Konvensi Montreux 1936, yang mengatur selat Laut Hitam, Turki dapat menutup selat untuk kapal militer negara mana pun pada keadaan perang formal, serta ketika merasa dirinya terancam perang yang akan segera terjadi.
Namun, Turki tidak dapat menutup selat sepenuhnya, kecuali jika negara itu sendiri dalam keadaan perang.
Baca juga: George Soros Samakan Konflik Ukraina dengan Pengepungan Kota Nazi oleh Soviet
Ankara masih akan mengizinkan kapal-kapal militer, yang kembali ke pelabuhan asal mereka untuk melewati selat, catat Cavusoglu.
“Seharusnya tidak ada penyalahgunaan pengecualian ini. Kapal-kapal yang menyatakan kembali ke pangkalan mereka dan melewati selat tidak boleh terlibat dalam perang,” ungkap dia.
Kiev telah berulang kali mendesak Ankara menutup selat bagi Rusia, meskipun tidak ada pihak yang secara resmi menyatakan perang dalam konflik yang sedang berlangsung.
Rusia meluncurkan operasi militer skala besar di Ukraina pada Kamis, dengan alasan perlunya melindungi Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk yang memisahkan diri dari serangan habis-habisan yang diduga dilakukan pasukan Ukraina. Ukraina mengecam serangan itu sebagai "tidak beralasan."
Kiev telah membantah berusaha menyerang republik-republik yang memisahkan diri dari Ukraina setelah kudeta Maidan 2014 dan penggulingan pemerintah negara yang dipilih secara demokratis.
Moskow secara resmi mengakui republik-republik itu sebagai negara merdeka pada Senin, menandatangani perjanjian persahabatan bilateral dengan mereka dan menjanjikan bantuan militer.
(sya)
Explore More