Krisis Ukraina Kian Memanas, UE Bakal Gelar Pertemuan Darurat

BRUSSELS - Para pemimpin Uni Eropa (UE) akan mengadakan pertemuan puncak darurat pada hari ini, Kamis (24/2/2022) guna membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya atas pengakuan Rusia terhadap dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur. Pertemuan digelar setelah UE pada Rabu menyetujui putaran pertama sanksi terbatas.

Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin mengakui kemerdekaan dua kantong separatis di wilayah Donbass di Ukraina timur yang berbatasan dengan Rusia dan memerintahkan pasukannya untuk pergi ke sana, memperdalam ketakutan Barat akan perang besar di Eropa.

Sanksi UE yang akan mulai berlaku pada hari Rabu termasuk memasukkan lebih banyak politisi dan membatasi perdagangan antara UE dan dua wilayah yang memisahkan diri.



"Penting bagi kita untuk terus bersatu dan bertekad serta bersama-sama menentukan pendekatan dan tindakan kolektif kita," kata ketua Dewan UE Charles Michel dalam sebuah surat yang mengundang para pemimpin UE ke Brussels, Belgia seperti dilansir dari Channel News Asia.

Dia mengatakan pertemuan khusus Dewan Eropa itu akan diadakan pada hari ini pukul 19.00 waktu setempat.

"Bagaimana kita melindungi tatanan internasional berbasis aturan; bagaimana kita berurusan dengan Rusia terutama meminta pertanggungjawaban Rusia atas tindakannya; bagaimana kita akan lebih lanjut mendukung Ukraina dan rakyatnya," Michel mengungkapkan agenda pertemuan itu.



Dampak sanksi putaran pertama kemungkinan akan terbatas, karena pemerintah Barat untuk saat ini lebih memilih menyimpan paket sanksi yang jauh lebih besar yang telah mereka rencanakan sebagai cadangan jika krisis meningkat.

Langkah-langkah, yang secara resmi disetujui oleh pemerintah Uni Eropa pada hari Rabu, termasuk membatasi kemampuan pemerintah Rusia untuk meningkatkan modal di pasar keuangan Uni Eropa "guna membatasi pembiayaan kebijakan eskalasi dan agresif," kata Uni Eropa dalam sebuah pernyataan, tanpa memberikan rincian.

Uni Eropa juga telah memutuskan larangan impor barang dari daerah yang memisahkan diri, pembatasan perdagangan dan investasi, larangan memasok layanan pariwisata, dan larangan ekspor beberapa barang dan teknologi.



UE memilih untuk tidak memberikan sanksi kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, tetapi malah memasukkan daftar hitam semua anggota majelis rendah parlemen Rusia yang memilih untuk mengakui wilayah yang memisahkan diri, membekukan aset apa pun yang mereka miliki di UE dan melarang mereka bepergian ke blok tersebut.