AS Desak Korut Fokus pada Kebutuhan Rakyatnya, Bukan Rudal
loading...
Amerika Serikat mendesak Korea Utara fokus pada kebutuhan rakyatnya, bukan rudal balistik. Foto/REUTERS/Edgar Su
A
A
A
NEW YORK CITY - Amerika Serikat mendesak Korea Utara (Korut) untuk fokus pada kebutuhan dan kesejahteraan rakyatnya, bukan mementingkan program rudal balistik.
Sedangkan Rusia dan China menyalahkan sanksi yang dipelopori Amerika karena telah memperburuk situasi kemanusiaan di negara yang dipimpin Kim Jong-un tersebut.
Rusia menempatkan sanksi di bawah sorotan di Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari kepresidenannya dari 15 anggota dewan selama Februari.
Namun, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia tidak dapat memimpin pertemuan tersebut karena dia dinyatakan positif COVID-19.
“Kami menyerukan DPRK untuk menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan rakyatnya sendiri dengan menghormati hak asasi manusia, menggunduli program WMD (senjata pemusnah massal) dan rudal balistik yang melanggar hukum, dan memprioritaskan kebutuhan rakyatnya sendiri," kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, seperti dikutip Reuters, Selasa (8/2/2022).
DPRK adalah singkatan untuk nama resmi Korea Utara; Democratic People's Republic of Korea [Republik Rakyat Demokratik Korea].
Negara itu telah berada di bawah sanksi PBB sejak 2006 atas program nuklir dan rudal balistiknya.
Pada bulan November, Rusia dan China menghidupkan kembali dorongan tahun 2019 untuk meringankan sanksi PBB terhadap Korea Utara dalam apa yang mereka gambarkan sebagai upaya untuk memperbaiki situasi kemanusiaan.
Langkah itu mendapat sedikit dukungan atau keterlibatan di antara anggota dewan, sehingga China dan Rusia belum memberikan suara.
"Jika dewan memikirkan warga Korea biasa dan bukan hanya geopolitik, maka proposal ini memerlukan dukungan," kata Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy kepada dewan.
Sedangkan Rusia dan China menyalahkan sanksi yang dipelopori Amerika karena telah memperburuk situasi kemanusiaan di negara yang dipimpin Kim Jong-un tersebut.
Rusia menempatkan sanksi di bawah sorotan di Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari kepresidenannya dari 15 anggota dewan selama Februari.
Namun, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia tidak dapat memimpin pertemuan tersebut karena dia dinyatakan positif COVID-19.
“Kami menyerukan DPRK untuk menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan rakyatnya sendiri dengan menghormati hak asasi manusia, menggunduli program WMD (senjata pemusnah massal) dan rudal balistik yang melanggar hukum, dan memprioritaskan kebutuhan rakyatnya sendiri," kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, seperti dikutip Reuters, Selasa (8/2/2022).
DPRK adalah singkatan untuk nama resmi Korea Utara; Democratic People's Republic of Korea [Republik Rakyat Demokratik Korea].
Negara itu telah berada di bawah sanksi PBB sejak 2006 atas program nuklir dan rudal balistiknya.
Pada bulan November, Rusia dan China menghidupkan kembali dorongan tahun 2019 untuk meringankan sanksi PBB terhadap Korea Utara dalam apa yang mereka gambarkan sebagai upaya untuk memperbaiki situasi kemanusiaan.
Langkah itu mendapat sedikit dukungan atau keterlibatan di antara anggota dewan, sehingga China dan Rusia belum memberikan suara.
"Jika dewan memikirkan warga Korea biasa dan bukan hanya geopolitik, maka proposal ini memerlukan dukungan," kata Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy kepada dewan.
Explore More