Junta Myanmar Izinkan Utusan ASEAN Temui Anggota Partai Suu Kyi
Selasa, 08 Februari 2022 - 03:00 WIB
loading...
Junta Myanmar Izinkan Utusan ASEAN Temui Anggota Partai Suu Kyi. FOTO/Reuters
A
A
A
YANGON - Pemimpin junta militer Myanmar , Min Aung Hlaing setuju untuk mengatur pertemuan utusan khusus ASEAN dari Kamboja dengan anggota partai penguasa yang digulingkan pada kunjungan mendatang. Demikian diungkapkan seorang pejabat senior Kamboja, Senin (7/2/2022).
Janji tersebut, yang dibuat dalam panggilan video 26 Januari dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Ini merupakan konsesi kecil dalam proses perdamaian yang menemui jalan buntu, sejak militer Myanmar merebut kekuasaan setahun lalu dari pemerintah terpilih Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi.
Baca: Australia Desak Myanmar Bebaskan Ekonom yang Ditahan Junta Militer
“Min Aung Hlaing tidak mengidentifikasi anggota NLD mana yang mungkin tersedia (untuk ditemui),” kata Kao Kim Hourn, seorang menteri di kantor Hun Sen yang menjadi bagian dari pertemuan video itu.
"Mereka mengatakan selama konferensi video antara perdana menteri kami dan jenderal senior Min Aung Hlaing, bahwa mereka akan memberikan akses ke beberapa tokoh NLD, tetapi kami belum mengetahuinya," kata Kao Kim Hourn kepada Reuters melalui telepon.
Seorang juru bicara junta Myanmar tidak menjawab panggilan telepon untuk meminta komentar.
Myanmar berada dalam krisis sejak militer merebut kekuasaan, dengan sekitar 1.500 warga sipil tewas dalam tindakan keras junta terhadap lawan-lawannya, menurut angka yang dikutip oleh kantor hak asasi manusia PBB.
Baca: Penduduk Desa Myanmar Menuduh Pasukan Junta Membakar Ratusan Rumah
Melibatkan semua pihak dalam krisis Myanmar dalam dialog adalah pilar utama dari proses perdamaian ASEAN yang diadopsi oleh blok 10 negara tahun lalu. Diantaranya mengakhiri kekerasan dan menyambut utusan khusus.
Kao Kim Hourn mengakui bahwa tidak mungkin bagi utusan, Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn, untuk bertemu dalam perjalanan awalnya dengan Aung San Suu Kyi, yang telah ditahan sejak kudeta dan menghadapi berbagai tuduhan kriminal yang membawa hukuman penjara hingga hampir 150 tahun.
"Idenya, tujuannya adalah untuk bertemu dengan semua pemangku kepentingan yang relevan dan penting. Tapi mungkin tidak sekaligus - bisa jadi sejumlah kunjungan," kata Kao Kim Hourn. "Jadi, tentu saja, akan sangat bagus jika Suu Kyi disertakan," lanjutnya.
Janji tersebut, yang dibuat dalam panggilan video 26 Januari dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Ini merupakan konsesi kecil dalam proses perdamaian yang menemui jalan buntu, sejak militer Myanmar merebut kekuasaan setahun lalu dari pemerintah terpilih Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi.
Baca: Australia Desak Myanmar Bebaskan Ekonom yang Ditahan Junta Militer
“Min Aung Hlaing tidak mengidentifikasi anggota NLD mana yang mungkin tersedia (untuk ditemui),” kata Kao Kim Hourn, seorang menteri di kantor Hun Sen yang menjadi bagian dari pertemuan video itu.
"Mereka mengatakan selama konferensi video antara perdana menteri kami dan jenderal senior Min Aung Hlaing, bahwa mereka akan memberikan akses ke beberapa tokoh NLD, tetapi kami belum mengetahuinya," kata Kao Kim Hourn kepada Reuters melalui telepon.
Seorang juru bicara junta Myanmar tidak menjawab panggilan telepon untuk meminta komentar.
Myanmar berada dalam krisis sejak militer merebut kekuasaan, dengan sekitar 1.500 warga sipil tewas dalam tindakan keras junta terhadap lawan-lawannya, menurut angka yang dikutip oleh kantor hak asasi manusia PBB.
Baca: Penduduk Desa Myanmar Menuduh Pasukan Junta Membakar Ratusan Rumah
Melibatkan semua pihak dalam krisis Myanmar dalam dialog adalah pilar utama dari proses perdamaian ASEAN yang diadopsi oleh blok 10 negara tahun lalu. Diantaranya mengakhiri kekerasan dan menyambut utusan khusus.
Kao Kim Hourn mengakui bahwa tidak mungkin bagi utusan, Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn, untuk bertemu dalam perjalanan awalnya dengan Aung San Suu Kyi, yang telah ditahan sejak kudeta dan menghadapi berbagai tuduhan kriminal yang membawa hukuman penjara hingga hampir 150 tahun.
"Idenya, tujuannya adalah untuk bertemu dengan semua pemangku kepentingan yang relevan dan penting. Tapi mungkin tidak sekaligus - bisa jadi sejumlah kunjungan," kata Kao Kim Hourn. "Jadi, tentu saja, akan sangat bagus jika Suu Kyi disertakan," lanjutnya.
(esn)
Lihat Juga :
