Reformasi Undang-Undang, Amerika Serikat Menuju Era Baru
Jum'at, 12 Juni 2020 - 10:09 WIB
loading...
residen Amerika Serikat Donald Trump bertemu dan berbincang denganperwakilan warga kulit hitam di Ruang Kabinet Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat, 10 Juni2020. Foto/Reuters
A
A
A
WASHINGTON - Komisi Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) menggelar sidang pertama membahas ketidakadilan ras dan kebrutalan polisi menyusul kematian George Floyd pada 25 Mei lalu. Itu sebagai bentuk kepedulian DPR AS yang dikuasai Partai Demokrat, rival utama Partai Republik yang mendukung Presiden Donald Trump.
Dalam sidang tersebut, adik termuda Floyd, Philonise Floyd (42) hadir memberikan kesaksian tentang seruan upaya menghapus sistem rasisme di AS. Philonise meminta anggota parlemen agar tidak membiarkan meninggalnya kakak kandungnya menjadi sebuah penderitaan. “George Floyd tidak ingin meninggal hanya karena USD20,” katanya. Dia juga menyebut, kematian George Floyd tanpa proses pengadilan.
“Mereka membunuh kakak saya tanpa proses pengadilan. Ini adalah proses pembunuhan tanpa pengadilan pada abad modern di jalanan yang terang-benderang,” kata Philonise Floyd (42) dari Missouri City, Texas, dekat Houston, dilansir Reuters. “Hidupnya itu penting. Semua kehidupan kita penting. Black lives matter," kata dia sambil mengusap air matanya. (Baca: Staf Konsulat AS Divonis 8 Tahun Penjara oleh pengadilan Turki)
DPR yang dikuasai DPR memang bergerak cepat untuk mereformasi legislasi untuk mengakhiri sistem rasisme di AS. Partai Demokrat mengusulkan pelarangan penggunaan senjata mematikan, kamera yang ditempel di baju, dilarang membunuh penjahat, dan melakukan sejumlah reformasi lainnya. Rencana undang-undang baru yang diusulkan Partai Demokrat juga melarang pencekikan polisi menjadi ilegal, mewajibkan pelatihan antirasisme bagi polisi, melarang petugas polisi yang dipecat pindah ke satuan lain, dan memudahkan penuntutan atas tindak penganiayaan.
“Kita harus ingat bahwa (George Floyd) bukan hanya suatu gerakan, sekadar nama yang diteriakkan di jalan-jalan. Dia seorang manusia,” kata Ketua Komite Partai Demokrat di DPR, Jerrold Nadler. “Dia (Floyd) punya keluarga. Kami berkabung atas kematiannya,” ucapnya.
Namun, anggota DPR dan Senat yang dikuasai Republik berusaha menghalangi segala langkah tersebut. Anggota DPR dari Partai Republik Mike Johnson, mengungkapkan usulan perubahan kebijakan penegakan keamanan merupakan hal yang buruk. “Kita akan tetap bekerja membela pekerjaan para penegak keamanan,” kata Johnson. (Baca juga: AS Kecewa Langkah Korut Putus Jalur Komunikasi dengan Korsel)
Hal sama diungkapkan anggota DPR dari Partai Republik lainnya, Jim Jordan yang mengatakan bahwa seluruh petugas keamanan telah bekerja keras. “Petugas keamanan telah bekerja keras dan melakukan pekerjaan heroik,” imbuhnya.
Dalam sidang tersebut, adik termuda Floyd, Philonise Floyd (42) hadir memberikan kesaksian tentang seruan upaya menghapus sistem rasisme di AS. Philonise meminta anggota parlemen agar tidak membiarkan meninggalnya kakak kandungnya menjadi sebuah penderitaan. “George Floyd tidak ingin meninggal hanya karena USD20,” katanya. Dia juga menyebut, kematian George Floyd tanpa proses pengadilan.
“Mereka membunuh kakak saya tanpa proses pengadilan. Ini adalah proses pembunuhan tanpa pengadilan pada abad modern di jalanan yang terang-benderang,” kata Philonise Floyd (42) dari Missouri City, Texas, dekat Houston, dilansir Reuters. “Hidupnya itu penting. Semua kehidupan kita penting. Black lives matter," kata dia sambil mengusap air matanya. (Baca: Staf Konsulat AS Divonis 8 Tahun Penjara oleh pengadilan Turki)
DPR yang dikuasai DPR memang bergerak cepat untuk mereformasi legislasi untuk mengakhiri sistem rasisme di AS. Partai Demokrat mengusulkan pelarangan penggunaan senjata mematikan, kamera yang ditempel di baju, dilarang membunuh penjahat, dan melakukan sejumlah reformasi lainnya. Rencana undang-undang baru yang diusulkan Partai Demokrat juga melarang pencekikan polisi menjadi ilegal, mewajibkan pelatihan antirasisme bagi polisi, melarang petugas polisi yang dipecat pindah ke satuan lain, dan memudahkan penuntutan atas tindak penganiayaan.
“Kita harus ingat bahwa (George Floyd) bukan hanya suatu gerakan, sekadar nama yang diteriakkan di jalan-jalan. Dia seorang manusia,” kata Ketua Komite Partai Demokrat di DPR, Jerrold Nadler. “Dia (Floyd) punya keluarga. Kami berkabung atas kematiannya,” ucapnya.
Namun, anggota DPR dan Senat yang dikuasai Republik berusaha menghalangi segala langkah tersebut. Anggota DPR dari Partai Republik Mike Johnson, mengungkapkan usulan perubahan kebijakan penegakan keamanan merupakan hal yang buruk. “Kita akan tetap bekerja membela pekerjaan para penegak keamanan,” kata Johnson. (Baca juga: AS Kecewa Langkah Korut Putus Jalur Komunikasi dengan Korsel)
Hal sama diungkapkan anggota DPR dari Partai Republik lainnya, Jim Jordan yang mengatakan bahwa seluruh petugas keamanan telah bekerja keras. “Petugas keamanan telah bekerja keras dan melakukan pekerjaan heroik,” imbuhnya.
Lihat Juga :
