AS Tak akan Kirim Pasukan Tempur ke Ukraina, Tapi dengan Catatan

WASHINGTON - Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin mengatakan Presiden Joe Biden tidak bermaksud menempatkan pasukan ke Ukraina untuk operasi tempur.

Namun, Austin mengatakan setiap opsi militer yang mungkin selain penempatan langsung, ada di atas meja.

Meskipun negosiasi terhenti, dengan AS menolak mundur dengan bersikeras Ukraina diizinkan bergabung aliansi NATO, Austin mengatakan kepada wartawan pada Jumat (28/1/2022) bahwa "konflik bukan tak terelakkan" dengan Rusia.



Pasukan Rusia tetap ditempatkan di dekat perbatasan baratnya sendiri, tetapi di tengah pembicaraan tentang potensi invasi Rusia ke Ukraina, Austin mengakui AS tidak tahu apakah Presiden Rusia Vladimir Putin “telah membuat keputusan akhir untuk menggunakan pasukan ini melawan Ukraina.”



Sekitar 8.500 tentara Amerika telah disiagakan untuk dikerahkan ke Eropa Timur.

Austin mengatakan, “Pasukan ini dapat digunakan untuk memperkuat keamanan di sisi timur NATO.”

Dan meski Ukraina bukan anggota NATO, Austin menyatakan "setiap serangan Rusia" akan disambut dengan oposisi "bersatu" dari aliansi.

Austin kemudian memperingatkan Moskow bahwa, “serangan terhadap satu anggota NATO adalah serangan terhadap kita semua,” meskipun Rusia belum mengisyaratkan niat untuk menyerang anggota aliansi NATO.

Komentarnya menunjukkan kekaburan garis antara Ukraina dan NATO, serta mengisyaratkan pasukan NATO akan beroperasi di setiap potensi konflik yang pecah.

Austin juga menyebut upaya berkelanjutan AS untuk menopang militer Ukraina dengan pengiriman senjata.

Dia menyatakan AS telah mengirim bantuan militer senilai USD650 juta ke Kiev pada tahun lalu, dengan Presiden Biden mengesahkan paket senjata anti-tank, peluncur granat, artileri, dan senjata ringan pada Desember. “Pengiriman terbaru tiba pada Jumat,” papar dia.

Baik AS dan NATO secara resmi menolak seruan Rusia untuk perjanjian yang mengikat untuk menghentikan ekspansi aliansi ke timur.

Menentang ekspansi NATO ke bekas negara-negara Pakta Warsawa telah menjadi kebijakan Rusia sejak akhir Perang Dingin, ketika para pemimpin Barat berjanji kepada rekan-rekan Soviet mereka bahwa aliansi itu tidak akan mendorong ke arah timur.

Meskipun janji itu dilanggar pada akhir 1990-an ketika Polandia, Hongaria, dan Republik Ceko bergabung dengan NATO, posisi AS saat ini adalah janji seperti itu tidak pernah dibuat, dan buku keanggotaan NATO harus tetap terbuka, bahkan untuk negara-negara yang berbatasan dengan Rusia.

Berbicara kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron sebelumnya pada Jumat, Putin menyatakan ketidakpuasan dengan penolakan Barat menerima diakhirinya perluasan NATO.

Pesan Kremlin sama tanpa kompromi seperti yang dilakukan Barat dalam beberapa hari terakhir.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergey Lavrov mengatakan pada Rabu bahwa, "Jika terserah Federasi Rusia, tidak akan ada perang."

Namun, dia menambahkan, “Moskow tidak akan membiarkan kepentingan kita diserang secara brutal atau diabaikan.”