Kapal Perang China Hendak Tembaki Kapal Filipina di Laut China Selatan
Kamis, 23 April 2020 - 16:09 WIB
loading...
A
A
A
Dia bersumpah bahwa Komando Barat Filipina akan terus melindungi kedaulatan negaranya. "Komando Barat tidak akan pernah diintimidasi dan kita juga tidak akan membiarkan penjaga kita jatuh dalam melindungi kedaulatan dan integritas Filipina," paparnya.
"Unit (kami) akan mendukung setiap peningkatan kemampuan kapal kami di masa depan yang berpatroli di perairan Filipina kami," imbuh dia.
Insiden 17 Februari merupakan salah satu dasar dari dua protes diplomatik yang diajukan oleh pemerintah Filipina terhadap Beijing pada hari Rabu (22/4/2020). Dasar lain dari protes diplomatik adalah deklarasi China atas bagian wilayah yang diklaim Filipina di Laut Filipina Barat sebagai bagian dari provinsi Hainan, China.
China baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka telah membentuk dua unit administrasi, yang serupa dengan pemerintah daerah, di Laut China Selatan sebagai bagian dari langkah terbaru untuk membangun kendali penuh atas perairan yang disengketakan.
"Tindakan itu adalah pelanggaran hukum internasional dan kedaulatan Filipina," kata Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr.
Keputusan tahun 2016 oleh majelis arbitrase yang didukung PBB di Den Haag memutuskan bahwa klaim Beijing tidak memiliki dasar dan kegilaan pembangunannya di Laut China Selatan tetap ilegal.
"Unit (kami) akan mendukung setiap peningkatan kemampuan kapal kami di masa depan yang berpatroli di perairan Filipina kami," imbuh dia.
Insiden 17 Februari merupakan salah satu dasar dari dua protes diplomatik yang diajukan oleh pemerintah Filipina terhadap Beijing pada hari Rabu (22/4/2020). Dasar lain dari protes diplomatik adalah deklarasi China atas bagian wilayah yang diklaim Filipina di Laut Filipina Barat sebagai bagian dari provinsi Hainan, China.
China baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka telah membentuk dua unit administrasi, yang serupa dengan pemerintah daerah, di Laut China Selatan sebagai bagian dari langkah terbaru untuk membangun kendali penuh atas perairan yang disengketakan.
"Tindakan itu adalah pelanggaran hukum internasional dan kedaulatan Filipina," kata Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr.
Keputusan tahun 2016 oleh majelis arbitrase yang didukung PBB di Den Haag memutuskan bahwa klaim Beijing tidak memiliki dasar dan kegilaan pembangunannya di Laut China Selatan tetap ilegal.
(min)
Lihat Juga :
