Junta Myanmar Tuduh Suu Kyi Korupsi Pembelian Helikopter

YANGON - Pengadilan junta Myanmar telah menghukum pemimpin sipil terguling Aung San Suu Kyi dengan lima tuduhan korupsi baru terkait dengan dugaan perekrutan dan pembelian helikopter.

“Tuduhan itu ditujukan kepada Suu Kyi pada Jumat (14/1/2022) sore dan terkait dengan penyewaan, pemeliharaan dan pembelian helikopter,” kata sebuah sumber kepada AFP, seperti dikutip dari Channel News Asia. “Mantan presiden Myanmar U Win Myint juga dikenai tuduhan yang sama,” lanjutnya.



Pada bulan Desember, surat kabar negara Global New Light of Myanmar mengatakan, pasangan itu akan dituntut karena tidak mengikuti peraturan keuangan dan menyebabkan kerugian negara atas sewa dan pembelian helikopter untuk mantan menteri pemerintah Win Myat Aye.

Dia menyewa helikopter dari 2019 hingga 2021 dan menggunakannya hanya untuk 84,95 jam dari 720 jam sewa, kata surat kabar itu. Dia sekarang bersembunyi, bersama dengan mantan anggota parlemen lainnya.

Suu Kyi telah ditahan sejak kudeta 1 Februari tahun lalu, yang memicu protes massal dan tindakan keras berdarah terhadap perbedaan pendapat dengan lebih dari 1.400 warga sipil tewas, menurut kelompok pemantau lokal.



Suu Kyi menghadapi serangkaian tuduhan kriminal dan korupsi - termasuk melanggar undang-undang rahasia resmi negara - dan jika terbukti bersalah semuanya dapat menghadapi hukuman lebih dari 100 tahun penjara.

Sebelumnya pada awal pekan ini, pengadilan Myanmar memvonis Suu Kyi atas tiga tuduhan kriminal terkait dengan mengimpor dan memiliki walkie talkie secara ilegal dan melanggar aturan virus corona. Untuk tuduhan ini, ia divonis empat tahun penjara.



Pada bulan Desember, dia juga menerima hukuman penjara dua tahun karena hasutan terhadap militer dan untuk pelanggaran virus corona lainnya. Enam tahun penjara kemungkinan akan mencegah Suu Kyi berpartisipasi dalam pemilihan baru yang telah dijanjikan junta militer pada Agustus 2023.

Suu Kyi diperkirakan akan tetap menjadi tahanan rumah seiring dengan perkembangan kasus hukum lainnya. Wartawan dilarang menghadiri sidang pengadilan khusus di Naypyidaw dan pengacaranya baru-baru ini dilarang berbicara kepada media.