1 Juta Orang Dukung Gelar Ksatria Inggris Tony Blair Dicopot

LONDON - Petisi online untuk mencopot gelar ksatria dari mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair telah mendapat 1 juta tanda tangan.

Blair merupakan tokoh kontroversial di Inggris. Pekan lalu dia dianugerahi Knight Companion of the Most Noble Order of the Garter, ordo ksatria paling senior oleh Ratu Elizabeth II.

Keputusan itu disambut dengan kritik dan dukungan dari seluruh pihak di Inggris serta luar negeri.



Dalam laporan Arab News pada Sabtu (8/1/2022), anggota parlemen dari Partai Buruh Richard Burgon menulis tweet, “Ini mengatakan banyak tentang apa yang salah dengan sistem kita ketika, setelah menjadi salah satu arsitek terkemuka Perang Irak, Tony Blair dihormati dengan gelar ksatria sementara Julian Assange, yang mengungkap kejahatan perang di Irak, menghadapi ekstradisi ke AS dan seumur hidup di penjara.”



Adapun Pemimpin Partai Buruh Keir Starmer menyoroti pencapaian Blair, termasuk memberlakukan upah minimum nasional dan mengamankan Perjanjian Jumat Agung di Irlandia Utara.



Starmer menyatakan, “Saya mengerti ada pandangan kuat tentang Perang Irak. Ada kemunduran pada saat itu dan masih ada, tetapi itu tidak mengurangi fakta bahwa Tony Blair adalah perdana menteri yang sangat sukses di negara ini dan membuat perbedaan besar bagi kehidupan jutaan orang di negara ini.”

Rose Gentle, ibu dari seorang tentara berusia 19 tahun yang terbunuh di kota Basra, Irak, pada tahun 2004, mengatakan kepada Daily Record bahwa dia telah menulis surat kepada komite yang bertanggung jawab untuk memberikan penghargaan untuk "meminta penjelasan" atas penunjukan Blair sebagai ksatria Inggris.

Orang di balik petisi, Angus Scott, mengatakan di Change.org bahwa, “Tony Blair menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki baik pada konstitusi Inggris maupun pada tatanan masyarakat bangsa.”

“Dia secara pribadi bertanggung jawab atas kematian tak terhitung banyaknya nyawa warga sipil dan prajurit dalam berbagai konflik. Untuk ini saja dia harus bertanggung jawab atas kejahatan perang,” tegas petisi itu.

Pada Kamis (6/1/2022), Scott berterima kasih kepada orang-orang yang telah menandatangani petisi atas nama “keluarga tentara yang tewas di Irak dan Afghanistan.”