Demonstran Kazakhstan Serbu Kantor Wali Kota, Berusaha Masuk Kediaman Presiden

NUR SULTAN - Demonstran yang marah dengan kenaikan harga bahan bakar (BBM) menyerbu kantor Wali Kota di kota terbesar di Kazakhstan pada Rabu (5/1/2022). Mereka juga berusaha masuk ke kediaman presiden ketika aksi protes yang semakin intensif membuat kabinet pemerintah negara Asia Tengah itu mundur.

Menurut media lokal, banyak pengunjuk rasa yang berkumpul di kantor Wali Kota di Almaty membawa pentungan dan perisai, dan api terlihat berasal dari gedung, tetapi tidak jelas seberapa luas api itu.

Sementara itu, ribuan orang berkumpul di luar kediaman presiden di kota itu. Kebakaran juga dilaporkan terjadi di kantor kejaksaan kota seperti dilansir dari US News.



Laporan media lokal juga menyebut puluhan kendaraan polisi dibakar atau dirusak di kota itu.

Pada Rabu sore, banyak situs berita Kazakhstan menjadi tidak dapat diakses dan pemantau internet global Netblocks mengatakan negara itu mengalami pemadaman internet yang meluas.

Terlepas dari pengunduran diri kabinet pemerintah, semua menteri akan tetap pada jabatan mereka sampai Kabinet baru terbentuk. Masih belum jelas apakah langkah itu akan menghasilkan perubahan kebijakan atau memiliki efek dari protes yang berkembang.



Demonstrasi menentang kenaikan tajam harga gas cair — yang digunakan oleh banyak orang untuk bahan bakar mobil mereka — dimulai minggu ini di barat negara itu dan telah menyebar ke seluruh negeri.

Presiden Kassym-Jomart Tokayev mengumumkan keadaan darurat di Almaty, memberlakukan jam malam dan membatasi akses ke kota. Dia kemudian memberlakukan keadaan darurat selama dua minggu di Ibu Kota, Nur Sultan.

Pada awal tahun, harga gas cair naik sekitar dua kali lipat karena pemerintah menjauhkan diri dari kontrol harga. Meskipun Kazakhstan memiliki cadangan gas dan minyak yang luas serta kekayaan mineral, ketidakpuasan atas kondisi kehidupan yang buruk sangat kuat di beberapa bagian negara itu.

Banyak warga Kazakhstan juga kesal dengan dominasi partai yang berkuasa yang memegang lebih dari 80% kursi di parlemen.