Video, Anggota Parlemen Yordania Baku Hantam Saat Sidang

AMMAN - Perkelahian pecah di antara anggota parlemen di Yordania menyusul perdebatan sengit tentang reformasi konstitusi yang kontroversial, termasuk amandemen kesetaraan gender. Alhasil, sidang pun terpaksa ditunda.

Parahnya, perkelahian yang berlangsung selama beberapa menit itu ditayangkan secara langsung. Dalam siaran itu terlihat beberapa anggota parlemen Yordania yang marah terlibat aksi saling dorong dan melepaskan pukulan ketika rekan-rekannya berusaha menahan mereka.

Dalam satu momen, seorang politisi jatuh selama baku hantam, karena suara-suara di belakangnya dapat terdengar berteriak memintanya untuk berhenti.



Perkelahian tampaknya meletus karena amandemen memasukkan kata benda perempuan untuk warga negara dalam bab konstitusi negara berjudul 'Hak dan Kewajiban Warga Yordania', yang memberikan hak yang sama untuk semua, Middle East Eye melaporkan mengutip outlet media Yordania.



Beberapa politisi menentang mosi tersebut, menyebutnya tidak perlu, menurut stasiun televisi al-Mamlaka yang menyiarkan sesi sidang parlemen. Seorang anggota parlemen dilaporkan berkomentar bahwa penambahan kata benda perempuan akan memalukan. Pernyataan itu membuat marah Ketua Abdelkarim al-Daghmi, yang memimpin debat, yang menuntut permintaan maaf.

Ketidaksepakatan dilaporkan meningkat setelah politisi lain mengkritik al-Daghmi karena tidak dapat menjalankan sidang dan menuduhnya tidak tahu apa-apa. Untuk ini, ketua parlemen tampaknya mengatakan kepada anggota parlemen untuk diam dan meninggalkan aula sebelum menunda sidang dan berjalan keluar sendiri.



Perkelahian pecah setelah kepergiannya, ketika anggota parlemen lawan mulai berdesak-desakan. Tidak ada yang terluka dalam baku pukul itu dan kekacauan yang kemudian terjadi. Potongan video perkelahian itu telah banyak dibagikan di media sosial.

“Ada adu mulut yang berujung adu jotos oleh beberapa deputi. Perilaku itu tidak dapat diterima oleh rakyat kami dan merusak reputasi negara kami," kata Khalil Atiyeh, seorang anggota parlemen yang menyaksikan sidang tersebut, kepada Reuters yang dinukil Russia Today, Kamis (30/12/2021).



Reformasi konstitusional lainnya yang dijadwalkan akan dibahas selama sidang tersebut termasuk pembentukan Dewan Keamanan Nasional, dan pengurangan separuh masa jabatan ketua parlemen menjadi satu tahun.



Anggota parlemen juga keberatan dengan usulan perubahan yang dapat meningkatkan kekuasaan raja negara itu, Raja Abdullah II, Euronews melaporkan, menambahkan bahwa komisi kerajaan sebelumnya telah mengusulkan pemberian anggota parlemen hak untuk memilih perdana menteri negara itu.