Delegasi BKSAP DPR RI Dorong Peran Parlemen Lawan Korupsi
loading...
Fadli Zon berbicara pada rangkaian Sesi ke-9 Konferensi Negara Pihak untuk Konvensi Anti-Korupsi PBB/Conference of the State Parties to the United Nations Convention against Corruption (CoSP UNCAC) yang berlangsung di Sharm el-Sheikh, Mesir, pada 13-17 De
A
A
A
SHARM EL SHEIKH - Delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI yang tergabung dalam Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC) aktif mempromosikan pentingnya peran dan keterlibatan parlemen dalam pemberantasan korupsi global pada rangkaian Sesi ke-9 Konferensi Negara Pihak untuk Konvensi Anti-Korupsi PBB/Conference of the State Parties to the United Nations Convention against Corruption (CoSP UNCAC) yang berlangsung di Sharm el-Sheikh, Mesir, pada 13-17 Desember 2021.
Ketua BKSAP DPR RI yang juga merupakan Wakil Ketua jaringan antar parlemen global anti-korupsi GOPAC, Dr Fadli Zon, menekankan perlunya komitmen kuat parlemen dan pihak terkait untuk memastikan langkah anti-korupsi dalam kebijakan merespons pandemi.
“Bahaya korupsi semakin diperparah dan meningkat dalam kondisi pandemi. Sebagai anggota parlemen, merupakan tugas bersama kita untuk memastikan bahwa jaring pengaman bagi orang-orang yang paling rentan tidak terhalang oleh segala bentuk praktik korupsi,” tutur dia dalam pernyataan resmi di sidang umum hari kedua penyelenggaraan konferensi, Selasa (14/12/2021).
Peran parlemen juga signifikan dalam menerjemahkan komitmen global Konvensi Anti-Korupsi PBB dalam kerangka kebijakan nasional melalui ratifikasi, lokalisasi, dan pengawasan terhadap implementasinya.
Resolusi 8/14 yang diadopsi pada CoSP sesi ke-8 tahun 2019 juga menegaskan bahwa parlemen dan anggota parlemen memiliki peran kunci dalam pemberantasan korupsi.
“Kami mengharapkan kemitraan yang lebih kuat dan strategis antara GOPAC dengan negara anggota, mitra internasional dan lembaga pembangunan untuk memperkuat peran dan kapasitas parlemen dalam bidang ini,” lanjut Fadli Zon.
Pada hari terakhir, Jumat (17/12/2021), GOPAC menyelenggarakan sesi paralel khusus dalam konferensi, yakni Forum Anggota Parlemen ke-9/The 9th Forum of Parliamentarians dengan tema memperkuat integritas.
Sebagai panelis, Dr Fadli Zon yang juga merupakan Ketua jaringan regional GOPAC di Asia Tenggara (SEAPAC) memaparkan pentingnya keterbukaan parlemen dan partisipasi publik dalam pencegahan korupsi dan peningkatan transparansi lembaga legislatif.
Ketua BKSAP DPR RI yang juga merupakan Wakil Ketua jaringan antar parlemen global anti-korupsi GOPAC, Dr Fadli Zon, menekankan perlunya komitmen kuat parlemen dan pihak terkait untuk memastikan langkah anti-korupsi dalam kebijakan merespons pandemi.
“Bahaya korupsi semakin diperparah dan meningkat dalam kondisi pandemi. Sebagai anggota parlemen, merupakan tugas bersama kita untuk memastikan bahwa jaring pengaman bagi orang-orang yang paling rentan tidak terhalang oleh segala bentuk praktik korupsi,” tutur dia dalam pernyataan resmi di sidang umum hari kedua penyelenggaraan konferensi, Selasa (14/12/2021).
Peran parlemen juga signifikan dalam menerjemahkan komitmen global Konvensi Anti-Korupsi PBB dalam kerangka kebijakan nasional melalui ratifikasi, lokalisasi, dan pengawasan terhadap implementasinya.
Resolusi 8/14 yang diadopsi pada CoSP sesi ke-8 tahun 2019 juga menegaskan bahwa parlemen dan anggota parlemen memiliki peran kunci dalam pemberantasan korupsi.
“Kami mengharapkan kemitraan yang lebih kuat dan strategis antara GOPAC dengan negara anggota, mitra internasional dan lembaga pembangunan untuk memperkuat peran dan kapasitas parlemen dalam bidang ini,” lanjut Fadli Zon.
Pada hari terakhir, Jumat (17/12/2021), GOPAC menyelenggarakan sesi paralel khusus dalam konferensi, yakni Forum Anggota Parlemen ke-9/The 9th Forum of Parliamentarians dengan tema memperkuat integritas.
Sebagai panelis, Dr Fadli Zon yang juga merupakan Ketua jaringan regional GOPAC di Asia Tenggara (SEAPAC) memaparkan pentingnya keterbukaan parlemen dan partisipasi publik dalam pencegahan korupsi dan peningkatan transparansi lembaga legislatif.
Lihat Juga :
