PBB: Ekonomi Afghanistan Runtuh di Depan Mata Kita

NEW YORK - Kepala bagian kemanusiaan PBB memperingatkan bahwa keruntuhan ekonomi Afghanistan terjadi di depan mata. Ia mendesak masyarakat internasional untuk mengambil tindakan guna menghentikan Afghanistan "jatuh bebas" sebelum menyebabkan lebih banyak kematian.

Martin Griffiths mengatakan negara-negara donor harus setuju bahwa selain bantuan kemanusiaan darurat mereka perlu mendukung kebutuhan dasar bagi rakyat Afghanistan termasuk pendidikan, rumah sakit, listrik dan menggaji pegawai negeri sipil. Mereka juga harus menyuntik likuiditas ke dalam ekonomi yang telah melihat sistem perbankan "yang dimatikan dengan cukup baik."

"Kami melihat keruntuhan ekonomi menjadi eksponensial," katanya. "Semakin dan semakin mengerikan dari minggu ke minggu," imbuhnya seperti dilansir dari AP, Jumat (10/12/2021).

Griffiths mengatakan masalah likuiditas harus diselesaikan pada akhir tahun dan uang harus disalurkan ke pekerja layanan garis depan selama musim dingin, sembari menambahkan bahwa dia harus merevisi pandangan sebelumnya bahwa Afghanistan dapat melewati musim dingin dengan bantuan kemanusiaan murni karena dari situasi ekonomi yang memburuk.

Sebagai salah satu contoh, katanya, 4 juta anak putus sekolah dan 9 juta lagi akan segera putus sekolah dan alasannya sederhana 70% guru belum digaji sejak Agustus.



“Dan jika kita tidak mewujudkannya, semua diskusi tentang hak perempuan dan anak perempuan untuk bersekolah menjadi akademis,” katanya.

“Jadi, pesan saya hari ini adalah peringatan tentang konsekuensi kemanusiaan dari keruntuhan ekonomi dan kebutuhan untuk mengambil tindakan segera,” Griffiths memperingatkan.

Ekonomi Afghanistan yang bergantung pada bantuan jatuh ke dalam kekacauan yang mendalam setelah Taliban mengambilalih pemerintahan. Cadangan USD9 miliar dari bank sentral Afghanistan, yang sebagian besar disimpan di Amerika Serikat (AS), dibekukan dan Dana Moneter Internasional memblokir sekitar USD450 juta karena kurangnya kejelasan tentang pemerintahan baru.

Sementara itu Taliban telah melarang semua transaksi mata uang asing dan mendesak AS untuk meringankan sanksi serta melepaskan aset luar negeri Afghanistan agar pemerintah dapat membayar guru, dokter, dan pegawai sektor publik lainnya.