PBB: Sistem Perbankan Afghanistan Berantakan

Selasa, 23 November 2021 - 04:30 WIB
loading...
PBB: Sistem Perbankan Afghanistan Berantakan
Ilustrasi. FOTO/Reuters
A A A
KABUL - Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) melukiskan gambaran suram tentang sistem perbankan di Afghanistan . UNDP menyatakan sistem perbankan di negara itu "berantakan", lapor kantor berita Anadolu Agency, Senin (22/11/2021).

Sebuah laporan situasi terbaru yang dirilis UNDP menggambarkan sistem "hampir terhenti" dengan intervensi kemanusiaan yang digagalkan oleh krisis likuiditas dan diperdalam oleh kurangnya kepercayaan dari para deposan dan pasar internasional.



Total simpanan sistem perbankan turun dari USD2,9 miliar pada akhir 2020 menjadi USD2 miliar pada September, menurut laporan tersebut. Angka tersebut diperkirakan akan turun menjadi USD1,8 miliar pada akhir tahun 2021.

UNDP menyerukan "tindakan cepat dan tegas," dengan alasan bahwa penundaan dalam pengambilan keputusan dapat "meningkatkan biaya keruntuhan sistem perbankan—keadaan yang suram." Proyeksi oleh Dana Moneter Internasional yang dikutip dalam laporan itu memperkirakan kontraksi hingga 30 persen dalam ekonomi Afghanistan untuk 2021-2022.

Sejak Taliban merebut kekuasaan pada Agustus, bantuan pembangunan telah mengering, dan miliaran dolar aset Afghanistan telah dibekukan di luar negeri. Dalam sebuah surat terbuka pekan lalu, penjabat Menteri Luar Negeri pemerintah sementara, Amir Khan Muttaqi, memperingatkan eksodus pengungsi massal dari Afghanistan kecuali Amerika Serikat membuka blokir lebih dari USD9 miliar aset bank sentral Afghanistan dan mengakhiri sanksi keuangan lainnya.



Abdallah Al-Dardari, perwakilan UNDP di Afghanistan mengatakan, runtuhnya sistem keuangan memperburuk aktivitas ekonomi yang berkurang dengan cepat. Perbankan juga merupakan salah satu penghubung terpenting negara itu ke dunia luar.

"Tanpa sektor perbankan, tidak ada solusi kemanusiaan untuk Afghanistan," katanya. "Apakah kita benar-benar ingin melihat orang Afghanistan benar-benar terisolasi?" lanjutnya.

UNDP telah merekomendasikan tindakan terkoordinasi, termasuk asuransi simpanan bagi para deposan; likuiditas yang memadai memastikan sistem untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan menengah serta jaminan kredit dan opsi penundaan pembayaran pinjaman untuk ekonomi riil.
(esn)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1738 seconds (0.1#10.140)