Kembali Duduki Kursi PM, Hamdok Janjikan Jalan Menuju Demokrasi
loading...
Kembali Duduki Kursi PM, Hamdok Janjikan Jalan Menuju Demokrasi. FOTO/Reuters
A
A
A
KHARTOUM - Perdana Menteri Sudan yang baru diangkat kembali, Abdalla Hamdok berjanji untuk memperkenalkan "pemerintah teknokratis" yang terdiri dari para profesional berkualitas yang akan memimpin negara itu di jalan menuju demokrasi. Janji itu dilontarkan Hamdok hampir sebulan setelah kudeta militer melanda Sudan.
Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, Senin (22/11/2021), Hamdok – yang digulingkan oleh militer pada 25 Oktober tetapi diangkat kembali sebagai Perdana Menteri sementara setelah menandatangani kesepakatan pada hari Minggu dengan Jenderal tertinggi Sudan, Abdel Fattah al-Burhan untuk memulihkan transisi ke pemerintahan sipil – mengatakan pemerintah baru akan merdeka.
Hamdok mengatakan, kabinet yang saat ini sedang dibentuk akan fokus pada pembentukan konferensi konstitusi dan pemilihan umum pada Juni 2023. Langkah ini diambil untuk menyelesaikan transisi menuju demokrasi dan kewajiban terkaitnya.
“Anda semua tahu bahwa (mengadakan) pemilihan akan membutuhkan setidaknya satu tahun penuh, dan itu mungkin berlangsung selama satu setengah tahun,” katanya, beberapa jam setelah dia menandatangani perjanjian politik dengan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan.
Hamdok telah berada di bawah tahanan rumah oleh militer selama berminggu-minggu. Militer juga membubarkan kabinetnya dan menangkap sejumlah warga sipil yang memegang posisi teratas di bawah kesepakatan pembagian kekuasaan yang disepakati setelah penggulingan populer penguasa lama Omar al-Bashir pada 2019.
Kesepakatan 14 poin antara Hamdok dan militer, yang ditandatangani di istana presiden di Khartoum pada hari Minggu, juga memberikan pembebasan semua tahanan politik yang ditahan selama kudeta dan menetapkan bahwa deklarasi konstitusional 2019 menjadi dasar untuk transisi politik, menurut rincian yang dibacakan di televisi pemerintah.
Kudeta tersebut menuai kecaman internasional. Orang-orang Sudan telah turun ke jalan secara massal sejak pengambilalihan militer, yang menjungkirbalikkan transisi rapuh negara itu menuju demokrasi. Setidaknya 41 orang telah tewas dalam konfrontasi dengan polisi sejak kudeta, karena pasukan keamanan kadang-kadang menggunakan peluru tajam untuk membubarkan demonstran anti-kudeta.
Hamdok berjanji untuk meluncurkan penyelidikan independen atas pembunuhan dan pelanggaran yang dilakukan, dan mengatakan kesepakatan itu ditandatangani untuk "menghindari pertumpahan darah lebih lanjut".
Hamdok juga mengatakan kepada Al Jazeera bahwa perjanjian tersebut memastikan Perdana Menteri memiliki “kekuatan dan wewenang” untuk membentuk pemerintahan yang independen dan teknokratis dalam “kebebasan mutlak dan tanpa tekanan apa pun”.
Namun, masih belum jelas berapa banyak kekuatan yang akan dipegang oleh pemerintah yang akan datang. Pengangkatan menteri cabinet sendiri harus disetujui oleh Dewan Berdaulat, yang dipimpin oleh al-Burhan.
Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, Senin (22/11/2021), Hamdok – yang digulingkan oleh militer pada 25 Oktober tetapi diangkat kembali sebagai Perdana Menteri sementara setelah menandatangani kesepakatan pada hari Minggu dengan Jenderal tertinggi Sudan, Abdel Fattah al-Burhan untuk memulihkan transisi ke pemerintahan sipil – mengatakan pemerintah baru akan merdeka.
Hamdok mengatakan, kabinet yang saat ini sedang dibentuk akan fokus pada pembentukan konferensi konstitusi dan pemilihan umum pada Juni 2023. Langkah ini diambil untuk menyelesaikan transisi menuju demokrasi dan kewajiban terkaitnya.
“Anda semua tahu bahwa (mengadakan) pemilihan akan membutuhkan setidaknya satu tahun penuh, dan itu mungkin berlangsung selama satu setengah tahun,” katanya, beberapa jam setelah dia menandatangani perjanjian politik dengan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan.
Hamdok telah berada di bawah tahanan rumah oleh militer selama berminggu-minggu. Militer juga membubarkan kabinetnya dan menangkap sejumlah warga sipil yang memegang posisi teratas di bawah kesepakatan pembagian kekuasaan yang disepakati setelah penggulingan populer penguasa lama Omar al-Bashir pada 2019.
Kesepakatan 14 poin antara Hamdok dan militer, yang ditandatangani di istana presiden di Khartoum pada hari Minggu, juga memberikan pembebasan semua tahanan politik yang ditahan selama kudeta dan menetapkan bahwa deklarasi konstitusional 2019 menjadi dasar untuk transisi politik, menurut rincian yang dibacakan di televisi pemerintah.
Kudeta tersebut menuai kecaman internasional. Orang-orang Sudan telah turun ke jalan secara massal sejak pengambilalihan militer, yang menjungkirbalikkan transisi rapuh negara itu menuju demokrasi. Setidaknya 41 orang telah tewas dalam konfrontasi dengan polisi sejak kudeta, karena pasukan keamanan kadang-kadang menggunakan peluru tajam untuk membubarkan demonstran anti-kudeta.
Hamdok berjanji untuk meluncurkan penyelidikan independen atas pembunuhan dan pelanggaran yang dilakukan, dan mengatakan kesepakatan itu ditandatangani untuk "menghindari pertumpahan darah lebih lanjut".
Hamdok juga mengatakan kepada Al Jazeera bahwa perjanjian tersebut memastikan Perdana Menteri memiliki “kekuatan dan wewenang” untuk membentuk pemerintahan yang independen dan teknokratis dalam “kebebasan mutlak dan tanpa tekanan apa pun”.
Namun, masih belum jelas berapa banyak kekuatan yang akan dipegang oleh pemerintah yang akan datang. Pengangkatan menteri cabinet sendiri harus disetujui oleh Dewan Berdaulat, yang dipimpin oleh al-Burhan.
(esn)
Lihat Juga :
