Hari Paling Mematikan di Sudan, 15 Demonstran Ditembak Mati

KHARTOUM - Petugas medis mengatakan pasukan keamanan Sudan menembak mati sedikitnya 15 orang dan melukai puluhan lainnya ketika ribuan orang turun ke jalan pada Rabu (17/11/2021). Ini adalah hari paling mematikan dalam sebulan aksi demonstrasi menentang kekuasaan militer.

Para pengunjuk rasa, berbaris menentang kudeta 25 Oktober di Ibu Kota Khartoum dan di kota Bahri serta Omdurman. Para demonstran menuntut penyerahan penuh kepada otoritas sipil dan agar para pemimpin kudeta 25 Oktober diadili.

Namun aksi demonstrasi itu harus berhadapan dengan peluru tajam dan gas air mata yang ditembakkan oleh pasukan keamanan di ketiga kota dan komunikasi telepon seluler juga terputus. Televisi pemerintah mengatakan ada korban luka di antara pengunjuk rasa dan polisi.

"Pasukan kudeta menggunakan peluru tajam di berbagai daerah di ibu kota dan ada puluhan luka tembak, beberapa di antaranya dalam kondisi serius," kata Komite Pusat Dokter Sudan, sebuah kelompok yang bersekutu dengan gerakan protes.

"Kematian terkonsentrasi di Bahri," kata mereka seperti dikutip dari Reuters, Kamis (18/11/2021).



Seorang saksi mata mengatakan kepada Reuters, sebagai tanggapan, pengunjuk rasa membangun barikade yang luas, mengosongkan jalan-jalan lalu lintas.

"Orang-orang hanya ketakutan sekarang," kata seorang pengunjuk rasa Omdurman.

Sebelumnya, di jalan utama di Khartoum, pengunjuk rasa membakar ban dan meneriakkan: "Rakyat lebih kuat, dan mundur tidak mungkin."

Demonstran yang lain membawa foto-foto orang yang terbunuh dalam protes sebelumnya dan Abdalla Hamdok, perdana menteri sipil yang menjadi tahanan rumah selama kudeta, dengan slogan: "Legitimasi datang dari jalan, bukan dari meriam."

Foto-foto aksi protes di kota-kota termasuk Port Sudan, Kassala, Dongola, Wad Madani dan Geneina diposting di media sosial.

Pasukan keamanan dikerahkan secara besar-besaran di jalan utama dan persimpangan, dan jembatan di seberang Sungai Nil yang ditutup, kata saksi mata.

Para pengunjuk rasa dan seorang saksi mata Reuters mengatakan mereka melihat pasukan keamanan mengejar pengunjuk rasa ke lingkungan dan rumah untuk melakukan penangkapan.



"Kami belum pernah mengalami kekerasan di Bahri seperti hari ini, bahkan di bawah rezim lama," kata seorang demonstran, yang mengatakan udara dipenuhi gas air mata dan pasukan keamanan menggunakan peluru tajam hingga Rabu malam.

"Pasukan kudeta melakukan penindasan yang berlebihan dan mengepung pawai revolusioner di beberapa daerah," kata Asosiasi Profesional Sudan, yang telah membantu mempromosikan protes.

"Ini didahului oleh gangguan yang disengaja atas layanan komunikasi suara dan internet," imbuhnya.

Layanan internet seluler di Sudan telah ditangguhkan sejak 25 Oktober, memperumit kampanye demonstrasi anti-militer, pemogokan dan pembangkangan sipil.

Komite dokter dan serikat pekerja lainnya mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukan keamanan telah mencoba menyerang satu rumah sakit di Omdurman dan mengepung yang lain, melepaskan gas air mata dan memblokir akses pasien.

"Hal yang sama disaksikan di rumah sakit di Bahri," kata seorang demonstran.

Korban tewas pada hari Rabu membuat jumlah korban tewas sejak kudeta menjadi 39 orang.

"Komandan militer akan dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran ini," kata pelapor khusus PBB untuk Kebebasan Berserikat dan Damai, Majelis Clement Voule, dalam sebuah tweet.

Lihatjuga: Kudeta Militer Tangkap PM Hamdok dan 4 Menteri

Tidak ada pernyataan dari pasukan keamanan Sudan dan seorang perwakilan polisi tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar.

Pemimpin militer Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengatakan protes damai diperbolehkan dan militer tidak membunuh pengunjuk rasa.

Kudeta itu mengakhiri kemitraan transisi antara militer dan koalisi sipil yang membantu menggulingkan otokrat Omar al-Bashir pada 2019.

Meskipun ada tekanan dari negara-negara Barat, yang telah menangguhkan bantuan ekonomi, upaya mediasi terhenti, dengan Burhan mempererat kontrol dengan bantuan dari veteran era Bashir.

"Kami mendukung seruan (rakyat Sudan) untuk memulihkan transisi demokrasi Sudan," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken di Kenya, dengan mengatakan bahwa negara itu berada di jalur menuju stabilitas dan bahwa dia "sangat terlibat" dalam masalah tersebut.