Alami Kebuntuan Politik dengan Parlemen, Pemerintah Kuwait Mengundurkan Diri

Anggota parlemen ingin menanyai Sheikh Sabah, yang telah menjadi perdana menteri sejak akhir 2019, dan telah mempertanyakan konstitusionalitas mosi yang disahkan pada Maret yang menunda pertanyaan semacam itu hingga akhir tahun depan.

Pada akhir pekan lalu, kabinet Kuwait menyetujui rancangan dekrit untuk amnesti yang direncanakan bagi pembangkang politik. Amnesti telah menjadi syarat utama yang diajukan oposisi untuk mengakhiri kebuntuannya dengan pemerintah.

"Kabinet menyetujui rancangan keputusan yang diperlukan dalam persiapan untuk diserahkan kepada Yang Mulia Emir," kata pemerintah. Emir Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah menugaskan ketua parlemen, perdana menteri dan kepala dewan kehakiman tertinggi untuk merekomendasikan kondisi dan syarat amnesti sebelum dikeluarkan dengan dekrit.

Kuwait tidak mengizinkan partai politik, tetapi telah memberikan pengaruh yang lebih besar kepada legislatif daripada badan serupa di monarki Teluk lainnya. Termasuk kekuatan untuk mengesahkan dan memblokir undang-undang, menanyai menteri, dan mengajukan mosi tidak percaya terhadap pejabat senior pemerintah.