AS Tak Setuju Israel Nyatakan 6 LSM Palestina sebagai Organisasi Teroris
Minggu, 24 Oktober 2021 - 16:31 WIB
loading...
Ilustrasi
A
A
A
WASHINGTON - Kementerian Kehakiman dan Pertahanan Israel menyatakan bahwa beberapa LSM Palestina terkemuka adalah bagian dari organisasi teroris Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP).
Kementerian itu mengklasifikasikan Addameer, Al Haq, Bisan Center, Defense for Children International – Palestine (DCI-P), Union of Agricultural Work Committees (UAWC) dan Union of Palestine Women's Committees (UPWC), sebagai cabang dari PFLP.
Baca: Israel Masukkan 6 Kelompok HAM Palestina sebagai Organisasi Teroris
Namun, Amerika Serikat (AS) sebagai sekutu abadi Israel ternyata tak setuju dengan langkah yang diambil Israel itu. Departemen Luar Negeri AS mengkritik dalam peringatan paling eksplisit dari pemerintahan Biden sejak pemerintah baru Israel dibentuk pada bulan Juni.
“Kami percaya penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental, dan masyarakat sipil yang kuat sangat penting untuk pemerintahan yang bertanggung jawab dan responsif,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, seperti dikutip dari Jerusalem Post, Minggu (24/10/2021).
Baca: Israel Cap 6 Kelompok HAM Palestina Organisasi Teroris Picu Kekhawatiran PBB
“AS akan menghubungi mitra Israel kami untuk informasi lebih lanjut mengenai dasar penunjukan ini,” lanjutnya. Price juga mencatat bahwa pemerintah Israel tidak memberikan peringatan sebelumnya kepada AS bahwa organisasi tersebut akan dimasukkan dalam daftar hitam.
Kementerian itu mengklasifikasikan Addameer, Al Haq, Bisan Center, Defense for Children International – Palestine (DCI-P), Union of Agricultural Work Committees (UAWC) dan Union of Palestine Women's Committees (UPWC), sebagai cabang dari PFLP.
Baca: Israel Masukkan 6 Kelompok HAM Palestina sebagai Organisasi Teroris
Namun, Amerika Serikat (AS) sebagai sekutu abadi Israel ternyata tak setuju dengan langkah yang diambil Israel itu. Departemen Luar Negeri AS mengkritik dalam peringatan paling eksplisit dari pemerintahan Biden sejak pemerintah baru Israel dibentuk pada bulan Juni.
“Kami percaya penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental, dan masyarakat sipil yang kuat sangat penting untuk pemerintahan yang bertanggung jawab dan responsif,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, seperti dikutip dari Jerusalem Post, Minggu (24/10/2021).
Baca: Israel Cap 6 Kelompok HAM Palestina Organisasi Teroris Picu Kekhawatiran PBB
“AS akan menghubungi mitra Israel kami untuk informasi lebih lanjut mengenai dasar penunjukan ini,” lanjutnya. Price juga mencatat bahwa pemerintah Israel tidak memberikan peringatan sebelumnya kepada AS bahwa organisasi tersebut akan dimasukkan dalam daftar hitam.
Lihat Juga :
