Kepala Polisi Houston ke Donald Trump: Tutup Mulutmu!

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyerukan kepada gubernur di seluruh Amerika untuk "mendominasi" dan menangkap serta mengadili orang-orang terkait aksi unjuk rasa George Floyd . (Baca: Trump Desak Gubernur di AS Bersikap Keras pada Perusuh )

Menanggapi seruan tersebut, Kepala Polisi Houston Art Acevedo mengatakan kepada Trump untuk tetap diam dan tidak membahayakan nyawa orang.

“Biarkan saya mengatakan ini kepada Presiden Amerika Serikat atas nama kepala polisi di negara ini, tolong, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang konstruktif untuk dikatakan, tutup mulut karena Anda menempatkan pria dan wanita berusia awal 20-an dalam risiko," ujar Acevedo.

“Ini bukan tentang mendominasi. Ini tentang memenangkan hati dan pikiran. Dan mari kita perjelas. Kami tidak ingin orang mengacaukan kebaikan dengan kelemahan,” imbuhnya seperti dikutip dari SBS, Selasa (2/6/2020).

Lebih jauh Acevedo berbicara tentang perlunya kepemimpinan, mengkritik pesan dominasi Trump alih-alih menyerukan masyarakat untuk "berdiri bersama".

"Kami tidak ingin ketidaktahuan merusak apa yang kami dapatkan di Houston dan berbicara untuk kolega saya di seluruh negara di mana petugas mereka terluka, anggota masyarakat terluka," imbaunya.

“Sudah waktunya untuk menjadi presiden dan tidak mencoba menjadi seperti Anda berada di The Apprentice. Ini bukan Hollywood. Ini adalah kehidupan nyata, dan kehidupan nyata berisiko," cetusnya.

Acevedo mengatakan sudah waktunya untuk mengalihkan aksi ini ke tempat yang seharusnya yaitu bilik suara. Dia mengutip alasan protes itu karena terlalu banyak orang yang merusak properti tidak pernah repot-repot memilih.

Dalam pemilihan Presiden AS 2016, jumlah pemilih kulit hitam turun untuk pertama kalinya dalam 20 tahun menjadi 59,6 persen - meskipun sempat mencatat rekor tertinggi sepanjang masa sebesar 66,6 persen dalam pemilihan presiden sebelumnya pada 2012.

Namun, sebelum pemilu, 14 negara menerapkan pembatasan suara baru yang termasuk; membatasi pendaftaran pemilih, persyaratan ID pemilih yang ketat dan membatasi pemilihan awal.