Dubes AS: AUKUS Bukan Ancaman Stabilitas Indo-Pasifik
loading...
Dubes AS untuk Indonesia, Sung Kim. Foto/Free Malaysia Today
A
A
A
JAKARTA - Pakta pertahanan antara Australia , Amerika Serikat (AS), dan Inggris bukanlah ancaman bagi stabilitas Indo-Pasifik dan tidak ditujukan pada satu negara. Hal itu diungkapkan Duta Besar AS untuk Indonesia, di tengah kekhawatiran bangkitnya pengaruh China di kawasan.
Sebelumnya,Kementerian Luar Negeri mengungkapkan kekhawatiran terhadap pakta pertahanan yang dikenal sebagai AUKUS, di mana Australia akan memperoleh teknologi kapal selam nuklir dari AS, akan memperburuk perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan di kawasan.
Malaysia juga mengungkapkan kekhawatrian serupa, sedangkan Filipina, sekutu perjanjian AS, justru mendukung pakta pertahanan AUKUS.
“Ini akan memperkuat kerja sama berkelanjutan kami dengan negara-negara utama seperti Indonesia untuk memastikan bahwa kami memiliki Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka yang menghormati supremasi hukum,” kata Dubes AS untuk Indonesia, Sung Kim, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (29/9/2021).
Kim juga mengatakan dia tidak khawatir tentang perlombaan senjata atau proliferasi nuklir, menyebutnya sebagai inisiatif berpandangan ke depan, positif yang akan menguntungkan Indonesia.
AUKUS sebagian besar dilihat sebagai repons sekutu Barat untuk mencegah hegemoni China di Asia Tenggara dan sekitarnya, khususnya Laut China Selatan, jalur air untuk sepertiga perdagangan kapal, di mana Beijing mengklaim kedaulatan secara historis.
Indonesia awal bulan ini meningkatkan patroli sebagai respons terhadap kapal-kapal Amerika dan China.
"Kami tidak meminta negara mana pun, termasuk Indonesia, untuk membuat pilihan antara AS dan negara lain mana pun," tegas Kim tentang AUKUS, seraya menambahkan ketiga sekutu itu sangat menghormati sentralitas blok Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Kim juga memuji upaya perubahan iklim Indonesia, khususnya pengurangan emisi gas rumah kaca dan deforestasi.
Ditanya tentang wilayah paling timur Papua yang bergolak, Kim mengatakan Washington tidak mendukung separatisme di mana pun, tetapi memiliki kekhawatiran atas kebebasan mendasar di wilayah yang dimiliterisasi dan mendesak pembicaraan antara pemerintah dan komunitas lokal.
Sebelumnya,Kementerian Luar Negeri mengungkapkan kekhawatiran terhadap pakta pertahanan yang dikenal sebagai AUKUS, di mana Australia akan memperoleh teknologi kapal selam nuklir dari AS, akan memperburuk perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan di kawasan.
Malaysia juga mengungkapkan kekhawatrian serupa, sedangkan Filipina, sekutu perjanjian AS, justru mendukung pakta pertahanan AUKUS.
“Ini akan memperkuat kerja sama berkelanjutan kami dengan negara-negara utama seperti Indonesia untuk memastikan bahwa kami memiliki Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka yang menghormati supremasi hukum,” kata Dubes AS untuk Indonesia, Sung Kim, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (29/9/2021).
Kim juga mengatakan dia tidak khawatir tentang perlombaan senjata atau proliferasi nuklir, menyebutnya sebagai inisiatif berpandangan ke depan, positif yang akan menguntungkan Indonesia.
AUKUS sebagian besar dilihat sebagai repons sekutu Barat untuk mencegah hegemoni China di Asia Tenggara dan sekitarnya, khususnya Laut China Selatan, jalur air untuk sepertiga perdagangan kapal, di mana Beijing mengklaim kedaulatan secara historis.
Indonesia awal bulan ini meningkatkan patroli sebagai respons terhadap kapal-kapal Amerika dan China.
"Kami tidak meminta negara mana pun, termasuk Indonesia, untuk membuat pilihan antara AS dan negara lain mana pun," tegas Kim tentang AUKUS, seraya menambahkan ketiga sekutu itu sangat menghormati sentralitas blok Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Kim juga memuji upaya perubahan iklim Indonesia, khususnya pengurangan emisi gas rumah kaca dan deforestasi.
Ditanya tentang wilayah paling timur Papua yang bergolak, Kim mengatakan Washington tidak mendukung separatisme di mana pun, tetapi memiliki kekhawatiran atas kebebasan mendasar di wilayah yang dimiliterisasi dan mendesak pembicaraan antara pemerintah dan komunitas lokal.
(ian)
Lihat Juga :
