Beijing Ancam Serangan Balik jika AS Bahayakan Kepentingan China

WASHINGTON - Beijing mengancam akan melakukan serangan balik atau pembalasan atas setiap tindakan Amerika Serikat (AS) jika tindakan Washington membahayakan kepentingan China .

Ancaman dilontarkan pada Senin atau beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana membatalkan visa ribuan mahasiswa China yang studi di negeri Paman Sam. Pembatalan visa itu secara tidak langsung akan menjadi pengusiran mereka dari Amerika.

Rencana Trump itu sebagai respons atas keputusan Beijing yang memberlakukan undang-undang keamanan di Hong Kong yang dianggap mengekang kebebasan oposisi. Washington juga memberlakukan beberapa pembatasan baru pada Hong Kong.

"Setiap kata dan tindakan yang membahayakan kepentingan China akan ditanggapi dengan serangan balik di pihak China," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian. (Baca: AS Hendak Usir Ribuan Mahasiswa China, Konflik Makin Memanas )

"Pembatasan Washington secara serius mencampuri urusan dalam negeri China dan merusak hubungan AS-China," ujar Zhao, seperti dikutip AFP, Selasa (2/6/2020).

Rilis Gedung Putih pada Jumat pekan lalu mengumumkan langkah-langkah yang menargetkan para mahasiswa dan peneliti China atas tuduhan terlibat dalam akuisisi teknologi sensitif Amerika Serikat dan kekayaan intelektual untuk memodernisasi militer Beijing. "Ini adalah ancaman bagi vitalitas ekonomi jangka panjang bangsa kita dan keselamatan dan keamanan rakyat Amerika," bunyi rilis Gedung Putih.

Trump pada Jumat juga mengumumkan posisi AS adalah bahwa Hong Kong tidak lagi cukup otonom untuk mendapatkan perlakuan khusus Amerika. "Dan karenanya tunduk pada sejumlah pembatasan," ujar Trump. (Baca juga: China Usir Kapal Perang AS Bersenjata Rudal dari Laut China Selatan )

Pada hari Jumat, Zhao meminta AS untuk berhenti mencampuri urusan dalam negeri China.

Hong Kong adalah koloni kerajaan Inggris dari tahun 1841, ketika direbut oleh Inggris setelah kekalahan China dalam Perang Candu Pertama. Pada 1997, Inggris menyerahkan kendali Hong Kong pada China dan kota itu menjadi wilayah administrasi khusus Republik Rakyat China.