Australia Tak Terima Dituduh Prancis Menikam dari Belakang
loading...
Kapal Angkatan Laut Prancis Suffren di fasilitas Naval Group, Cherbourg, Prancis, 5 Juli 2019. Foto/REUTERS/Benoit Tessier
A
A
A
CANBERRA - Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison bersikeras sudah menyatakan “sangat jelas” kepada Prancis bahwa membatalkan kesepakatan kapal selam 2016 adalah suatu kemungkinan.
Morrison menolak klaim Paris bahwa Canberra tidak memperingatkan mereka sebelumnya tentang pembatalan kontrak kapal selam.
Berbicara kepada radio 5aa, Morrison menegaskan Presiden Prancis Emmanuel Macron sangat menyadari Canberra sedang mempertimbangkan opsi lain yang akan melayani “kepentingan nasional” Australia.
Perdana Menteri Australia mengklaim dia membuatnya “sangat jelas” pada akhir Juni saat makan malam dengan mitranya dari Prancis bahwa, “Ada kekhawatiran signifikan tentang kemampuan kapal selam konvensional untuk menghadapi lingkungan strategis baru.”
Canberra, Washington dan London mengumumkan pengiriman kapal selam bertenaga nuklir tetapi "bersenjata konvensional" sesuai pakta AUKUS pada konferensi pers pada Rabu (15/9/2021).
Pakta itu berarti Australia akan membuang kontrak 2016 untuk kapal selam diesel dari Naval Grup, Angkatan Laut Prancis.
Menurut ketiga sekutu tersebut, inisiatif tersebut didedikasikan untuk “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka” langkah yang tampaknya melawan China dengan meningkatkan persenjataan Australia.
Pemimpin Australia, bagaimanapun, mengatakan dia telah memberi tahu Prancis sebelum pengumuman tersebut. Klaim Australia itu dibantah Paris.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Yves Le Drian menggambarkan pembatalan perjanjian Canberra sebagai "tikaman dari belakang" yang merusak "hubungan kepercayaan dengan Australia" pada Kamis dalam wawancara dengan radio franceinfo.
Menteri Angkatan Bersenjata Prancis mengungkapkan pada hari yang sama bahwa mencari kompensasi dari Australia untuk kesepakatan yang ditinggalkan adalah sesuatu yang sedang dipertimbangkan pemerintah.
Sekretaris Jenderal Naval Group, Vincent Hurel, bersikeras bahwa Prancis tidak perlu membayar Canberra yang keluar dari perjanjian tersebut.
Perusahaannya memiliki sekitar 500 karyawan yang terlibat dalam “program Australia.”
Hanya segelintir negara yang saat ini mengoperasikan kapal selam nuklir, yang termasuk China, Prancis, India, Rusia, Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Enam kekuatan ini juga memiliki senjata nuklir.
Jika skema AUKUS mulai berlaku, Australia akan menjadi negara pertama yang memiliki kapal selam bertenaga nuklir, tetapi bukan senjata nuklir.
Morrison menolak klaim Paris bahwa Canberra tidak memperingatkan mereka sebelumnya tentang pembatalan kontrak kapal selam.
Berbicara kepada radio 5aa, Morrison menegaskan Presiden Prancis Emmanuel Macron sangat menyadari Canberra sedang mempertimbangkan opsi lain yang akan melayani “kepentingan nasional” Australia.
Perdana Menteri Australia mengklaim dia membuatnya “sangat jelas” pada akhir Juni saat makan malam dengan mitranya dari Prancis bahwa, “Ada kekhawatiran signifikan tentang kemampuan kapal selam konvensional untuk menghadapi lingkungan strategis baru.”
Canberra, Washington dan London mengumumkan pengiriman kapal selam bertenaga nuklir tetapi "bersenjata konvensional" sesuai pakta AUKUS pada konferensi pers pada Rabu (15/9/2021).
Pakta itu berarti Australia akan membuang kontrak 2016 untuk kapal selam diesel dari Naval Grup, Angkatan Laut Prancis.
Menurut ketiga sekutu tersebut, inisiatif tersebut didedikasikan untuk “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka” langkah yang tampaknya melawan China dengan meningkatkan persenjataan Australia.
Pemimpin Australia, bagaimanapun, mengatakan dia telah memberi tahu Prancis sebelum pengumuman tersebut. Klaim Australia itu dibantah Paris.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Yves Le Drian menggambarkan pembatalan perjanjian Canberra sebagai "tikaman dari belakang" yang merusak "hubungan kepercayaan dengan Australia" pada Kamis dalam wawancara dengan radio franceinfo.
Menteri Angkatan Bersenjata Prancis mengungkapkan pada hari yang sama bahwa mencari kompensasi dari Australia untuk kesepakatan yang ditinggalkan adalah sesuatu yang sedang dipertimbangkan pemerintah.
Sekretaris Jenderal Naval Group, Vincent Hurel, bersikeras bahwa Prancis tidak perlu membayar Canberra yang keluar dari perjanjian tersebut.
Perusahaannya memiliki sekitar 500 karyawan yang terlibat dalam “program Australia.”
Hanya segelintir negara yang saat ini mengoperasikan kapal selam nuklir, yang termasuk China, Prancis, India, Rusia, Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Enam kekuatan ini juga memiliki senjata nuklir.
Jika skema AUKUS mulai berlaku, Australia akan menjadi negara pertama yang memiliki kapal selam bertenaga nuklir, tetapi bukan senjata nuklir.
(sya)
Explore More