Menolak Divaksin, Prancis Skorsing 3.000 Nakes
loading...
Prancis skorsing 3.000 tenaga kesehatan (nakes) karena menolak divaksin. Foto/Ilustrasi
A
A
A
PARIS - Sekitar 3.000 tenagakesehatan (nakes) di Prancis diskors karena belum divaksinasi. Ini terkait dengan sebuah aturan baru yang mulai berlaku pada Rabu kemarin.
Aturan tersebut membuat vaksinasi menjadi wajib bagi 2,7 juta staf kesehatan, rumah perawatan, dan layanan pemadam kebakaran di negara itu.
Tetapi Menteri Kesehatan Prancis Olivier Veran mengatakan bahwa sebagian besar skorsing itu hanya bersifat sementara.
"Banyak yang sekarang setuju untuk divaksin karena mereka melihat bahwa mandat vaksinasi adalah kenyataan," katanya seperti dikutip dari BBC, Kamis (16/9/2021).
Presiden Prancis Emmanuel Macron pertama kali memberi pemberitahuan kepada pekerja tentang perubahan aturan pada 12 Juli, memperingatkan mereka bahwa mereka perlu mendapatkan setidaknya satu suntikan vaksin pada 15 September atau mengundurkan diri dari pekerjaan mereka.
Tetapi dengan berlalunya tenggat waktu itu, dan ribuan orang masih menolak untuk divaksin, ada kekhawatiran akan terganggunya layanan kesehatan.
Hanya di satu rumah sakit di Nice di Prancis selatan, misalnya, hampir 450 pekerja telah diskors. Kebijakan ini memicu aksi protes di luar gedung.
Dan di kota selatan lainnya, Montelimar, satu rumah sakit mengkonfirmasi bahwa mereka telah mulai membatalkan operasi yang tidak mendesak karena kekurangan ahli anestesi yang divaksinasi, lapor kantor berita AFP.
"Kita harus menjaga orang-orang ini tetap bekerja sampai mereka digantikan," kata Christophe Prudhomme, dokter darurat dan anggota parlemen sayap kiri.
Aturan tersebut membuat vaksinasi menjadi wajib bagi 2,7 juta staf kesehatan, rumah perawatan, dan layanan pemadam kebakaran di negara itu.
Tetapi Menteri Kesehatan Prancis Olivier Veran mengatakan bahwa sebagian besar skorsing itu hanya bersifat sementara.
"Banyak yang sekarang setuju untuk divaksin karena mereka melihat bahwa mandat vaksinasi adalah kenyataan," katanya seperti dikutip dari BBC, Kamis (16/9/2021).
Presiden Prancis Emmanuel Macron pertama kali memberi pemberitahuan kepada pekerja tentang perubahan aturan pada 12 Juli, memperingatkan mereka bahwa mereka perlu mendapatkan setidaknya satu suntikan vaksin pada 15 September atau mengundurkan diri dari pekerjaan mereka.
Tetapi dengan berlalunya tenggat waktu itu, dan ribuan orang masih menolak untuk divaksin, ada kekhawatiran akan terganggunya layanan kesehatan.
Hanya di satu rumah sakit di Nice di Prancis selatan, misalnya, hampir 450 pekerja telah diskors. Kebijakan ini memicu aksi protes di luar gedung.
Dan di kota selatan lainnya, Montelimar, satu rumah sakit mengkonfirmasi bahwa mereka telah mulai membatalkan operasi yang tidak mendesak karena kekurangan ahli anestesi yang divaksinasi, lapor kantor berita AFP.
"Kita harus menjaga orang-orang ini tetap bekerja sampai mereka digantikan," kata Christophe Prudhomme, dokter darurat dan anggota parlemen sayap kiri.
