Pemerintah dan Oposisi Malaysia Teken Pakta Kerjasama Pastikan Jaga Stabilitas Negara
loading...
Koalisi Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob dan blok oposisi utama menandatangani pakta kerja sama untuk memastikan stabilitas selama pandemi. Foto/REUTERS
A
A
A
KUALA LUMPUR - Koalisi Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob dan blok oposisi utama menandatangani pakta kerja sama untuk memastikan stabilitas selama pandemi Covid-19. Perjanjian ini dinilai dapat membantu Ismail Sabri memenangkan mosi percaya.
Ismail Sabri mengatakan, pakta bipartisan yang ditandatangani mencakup enam bidang, termasuk memperkuat rencana penanggulangan pandemi Covid-19, transformasi dalam pemerintahan, reformasi parlemen dan kebebasan peradilan.
"Pemerintah yakin bahwa ini tidak hanya melihat perbedaan politik dikesampingkan, tetapi juga memastikan pemulihan nasional akan inklusif dan holistik," katanya, seperti dilansir Reuters pada Senin (13/9/2021).
Dia, bagaimanapun, tidak mengatakan apakah perjanjian itu termasuk tawaran sebelumnya kepada oposisi untuk memperkenalkan reformasi politik, termasuk undang-undang untuk mencegah pembelotan dan untuk membatasi jabatan perdana menteri hanya untuk dua periode.
Tawaran itu juga kesepakatan bipartisan pada setiap RUU yang akan diperkenalkan di parlemen, masukan dari partai-partai oposisi di dewan pemulihan nasional dan segera menurunkan usia pemilih minimum menjadi 18 dari 21. Dia juga mengatakan pemimpin oposisi akan mendapatkan gaji dan hak yang sama sebagai menteri kabinet.
Malaysia telah mengalami ketidakstabilan politik sejak kekalahan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dalam pemilihan umum pada 2018.
Dua pemerintahan telah runtuh sejak itu dan penunjukan Ismail Sabri mengembalikan peran perdana menteri ke UMNO.
Ismail Sabri mengatakan, pakta bipartisan yang ditandatangani mencakup enam bidang, termasuk memperkuat rencana penanggulangan pandemi Covid-19, transformasi dalam pemerintahan, reformasi parlemen dan kebebasan peradilan.
"Pemerintah yakin bahwa ini tidak hanya melihat perbedaan politik dikesampingkan, tetapi juga memastikan pemulihan nasional akan inklusif dan holistik," katanya, seperti dilansir Reuters pada Senin (13/9/2021).
Dia, bagaimanapun, tidak mengatakan apakah perjanjian itu termasuk tawaran sebelumnya kepada oposisi untuk memperkenalkan reformasi politik, termasuk undang-undang untuk mencegah pembelotan dan untuk membatasi jabatan perdana menteri hanya untuk dua periode.
Tawaran itu juga kesepakatan bipartisan pada setiap RUU yang akan diperkenalkan di parlemen, masukan dari partai-partai oposisi di dewan pemulihan nasional dan segera menurunkan usia pemilih minimum menjadi 18 dari 21. Dia juga mengatakan pemimpin oposisi akan mendapatkan gaji dan hak yang sama sebagai menteri kabinet.
Malaysia telah mengalami ketidakstabilan politik sejak kekalahan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dalam pemilihan umum pada 2018.
Dua pemerintahan telah runtuh sejak itu dan penunjukan Ismail Sabri mengembalikan peran perdana menteri ke UMNO.
(ian)
Lihat Juga :
