Taliban Bersiap Umumkan Pemerintahan Baru Afghanistan di Istana Kabul
Kamis, 02 September 2021 - 13:27 WIB
loading...
Para milisi Taliban menduduki istana presiden Afghanistan setelah Presiden Ashraf Ghani melarikan diri, Minggu (15/8/2021). Foto/Screenshot Al Jazeera/Twitter @latikambourke
A
A
A
KABUL - Para penguasa Taliban pada hari Kamis (2/9/2021) bersiap untuk mengumumkan pemerintahan baru Afghanistan di istana presiden di Kabul.
Pemerintahan baru akan diumumkan ketika ekonomi negara itu tertatih-tatih di ambang kehancuran lebih dari dua minggu setelah kelompok milisi Islamis itu merebut kekuasaan dan mengakhiri perang yang kacau selama hampir 20 tahun.
Baca juga: Pemerintahan Baru Taliban Tiru Iran,Hibatullah Akhundzada Pemimpin Tertinggi
Pejabat Taliban, Ahmadullah Muttaqi, mengatakan di media sosial bahwa sebuah upacara sedang dipersiapkan di istana presiden di Kabul. Sedangkan penyiar TOLO News mengatakan pengumuman tentang pemerintahan baru sudah dekat.
Seorang pejabat senior Taliban kepada Reuters bulan lalu mengatakan pemimpin tertinggi kelompok itu, Hibatullah Akhundzada, diperkirakan memiliki kekuasaan tertinggi atas dewan pemerintahan, dengan seorang presiden di bawahnya.
Legitimasi pemerintahan baru di mata para donor dan investor internasional akan sangat penting bagi perekonomian Afghanistan. Para analis mengatakan ekonomi negara itu kemungkinan akan runtuh setelah Taliban kembali berkuasa.
Pemimpin tertinggi Taliban memiliki tiga wakil: Mawlavi Yaqoob, putra mendiang pendiri gerakan itu Mullah Omar; Sirajuddin Haqqani yang jadi pemimpin jaringan Haqqani, dan Abdul Ghani Baradar, salah satu anggota pendiri kelompok tersebut.
Dewan kepemimpinan yang tidak dipilih rakyat adalah bagaimana Taliban menjalankan pemerintahan pertama mereka yang secara brutal menegakkan bentuk keras hukum Syariah versi mereka dari tahun 1996 hingga penggulingannya oleh pasukan pimpinan Amerika Serikat (AS) pada tahun 2001.
Baca juga: AS Tinggalkan Helikopter Tak Berfungsi, Taliban Marah dan Merasa Dikhianati
Taliban telah mencoba untuk menampilkan wajah yang lebih moderat kepada dunia sejak mereka menyingkirkan pemerintah yang didukung AS dan kembali berkuasa bulan lalu. Mereka berjanji untuk melindungi hak asasi manusia dan menahan diri dari melakukan pembalasan terhadap musuh lama.
Tetapi Amerika Serikat, Uni Eropa, dan lainnya meragukan jaminan tersebut, dengan mengatakan pengakuan formal terhadap pemerintah baru Afghanistan dan bantuan ekonomi yang akan mengalir bergantung pada tindakan Taliban.
"Kami tidak akan menuruti perkataan mereka, kami akan menerima mereka atas perbuatan mereka," kata Wakil Menteri Luar Negeri AS Victoria Nuland dalam jumpa pers hari Rabu.
“Jadi mereka punya banyak hal untuk dibuktikan berdasarkan rekam jejak mereka sendiri...sekarang mereka juga memiliki banyak keuntungan, jika mereka dapat menjalankan Afghanistan, jauh, jauh berbeda dari yang mereka lakukan terakhir kali mereka berkuasa.”
Gunnar Wiegand, direktur pelaksana Komisi Eropa untuk Asia dan Pasifik, mengatakan Uni Eropa tidak akan secara resmi mengakui kelompok Islamis itu sampai memenuhi persyaratan termasuk pembentukan pemerintah yang inklusif, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan akses tak terbatas bagi pekerja bantuan.
“Tidak ada keraguan di antara negara-negara anggota (UE) dan dalam konteks G7: Kita perlu terlibat dengan Taliban, kita perlu berkomunikasi dengan Taliban, kita perlu memengaruhi Taliban, kita perlu memanfaatkan pengaruh yang kita miliki," katanya kepada anggota Parlemen Eropa di Brussels.
"Tapi kami tidak akan terburu-buru mengakui formasi baru ini, atau membangun hubungan resmi."
Pemerintahan baru akan diumumkan ketika ekonomi negara itu tertatih-tatih di ambang kehancuran lebih dari dua minggu setelah kelompok milisi Islamis itu merebut kekuasaan dan mengakhiri perang yang kacau selama hampir 20 tahun.
Baca juga: Pemerintahan Baru Taliban Tiru Iran,Hibatullah Akhundzada Pemimpin Tertinggi
Pejabat Taliban, Ahmadullah Muttaqi, mengatakan di media sosial bahwa sebuah upacara sedang dipersiapkan di istana presiden di Kabul. Sedangkan penyiar TOLO News mengatakan pengumuman tentang pemerintahan baru sudah dekat.
Seorang pejabat senior Taliban kepada Reuters bulan lalu mengatakan pemimpin tertinggi kelompok itu, Hibatullah Akhundzada, diperkirakan memiliki kekuasaan tertinggi atas dewan pemerintahan, dengan seorang presiden di bawahnya.
Legitimasi pemerintahan baru di mata para donor dan investor internasional akan sangat penting bagi perekonomian Afghanistan. Para analis mengatakan ekonomi negara itu kemungkinan akan runtuh setelah Taliban kembali berkuasa.
Pemimpin tertinggi Taliban memiliki tiga wakil: Mawlavi Yaqoob, putra mendiang pendiri gerakan itu Mullah Omar; Sirajuddin Haqqani yang jadi pemimpin jaringan Haqqani, dan Abdul Ghani Baradar, salah satu anggota pendiri kelompok tersebut.
Dewan kepemimpinan yang tidak dipilih rakyat adalah bagaimana Taliban menjalankan pemerintahan pertama mereka yang secara brutal menegakkan bentuk keras hukum Syariah versi mereka dari tahun 1996 hingga penggulingannya oleh pasukan pimpinan Amerika Serikat (AS) pada tahun 2001.
Baca juga: AS Tinggalkan Helikopter Tak Berfungsi, Taliban Marah dan Merasa Dikhianati
Taliban telah mencoba untuk menampilkan wajah yang lebih moderat kepada dunia sejak mereka menyingkirkan pemerintah yang didukung AS dan kembali berkuasa bulan lalu. Mereka berjanji untuk melindungi hak asasi manusia dan menahan diri dari melakukan pembalasan terhadap musuh lama.
Tetapi Amerika Serikat, Uni Eropa, dan lainnya meragukan jaminan tersebut, dengan mengatakan pengakuan formal terhadap pemerintah baru Afghanistan dan bantuan ekonomi yang akan mengalir bergantung pada tindakan Taliban.
"Kami tidak akan menuruti perkataan mereka, kami akan menerima mereka atas perbuatan mereka," kata Wakil Menteri Luar Negeri AS Victoria Nuland dalam jumpa pers hari Rabu.
“Jadi mereka punya banyak hal untuk dibuktikan berdasarkan rekam jejak mereka sendiri...sekarang mereka juga memiliki banyak keuntungan, jika mereka dapat menjalankan Afghanistan, jauh, jauh berbeda dari yang mereka lakukan terakhir kali mereka berkuasa.”
Gunnar Wiegand, direktur pelaksana Komisi Eropa untuk Asia dan Pasifik, mengatakan Uni Eropa tidak akan secara resmi mengakui kelompok Islamis itu sampai memenuhi persyaratan termasuk pembentukan pemerintah yang inklusif, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan akses tak terbatas bagi pekerja bantuan.
“Tidak ada keraguan di antara negara-negara anggota (UE) dan dalam konteks G7: Kita perlu terlibat dengan Taliban, kita perlu berkomunikasi dengan Taliban, kita perlu memengaruhi Taliban, kita perlu memanfaatkan pengaruh yang kita miliki," katanya kepada anggota Parlemen Eropa di Brussels.
"Tapi kami tidak akan terburu-buru mengakui formasi baru ini, atau membangun hubungan resmi."
(min)
Lihat Juga :
