Mesir Larang Buku-buku Ikhwanul Muslimin Masuk Masjid
loading...
A
A
A
KAIRO - Kementerian Wakaf Mesir mengumumkan larangan buku-buku tentang ekstremisme dan Ikhwanul Muslimin (IM) memasuki masjid-masjid dalam 15 hari ke depan.
“Buku apa pun tentang hal ini yang sudah ada akan dikeluarkan,” ungkap pernyataan Menteri Wakaf Mokhtar Gomaa.
Dia akan memeriksa publikasi di perpustakaan masjid dan menghapus semua buku atau majalah dengan "ideologi ekstremis" atau yang termasuk dalam "kelompok ekstremis".
Pejabat lain meminta masjid-masjid dan pusat Islam untuk "memurnikan" perpustakaan dari publikasi Ikhwanul Muslimin.
"Setiap buku yang ditulis seorang Salafi atau anggota Ikhwanul Muslimin atau Gamaa Islamiya akan dihapus," papar Wakil Menteri Wakaf Gaber Tayee.
Para imam telah diminta berjanji meminta izin dari Administrasi Umum Bimbingan Agama pada buku apa pun yang akan dimasukkan ke perpustakaan masjid dan mereka yang tidak melakukannya akan dihukum.
Larangan buku-buku yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin di masjid-masjid adalah yang terbaru dari serangkaian panjang kebijakan yang mengakibatkan represi sistematis pada organisasi tersebut sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada 2013.
“Buku apa pun tentang hal ini yang sudah ada akan dikeluarkan,” ungkap pernyataan Menteri Wakaf Mokhtar Gomaa.
Dia akan memeriksa publikasi di perpustakaan masjid dan menghapus semua buku atau majalah dengan "ideologi ekstremis" atau yang termasuk dalam "kelompok ekstremis".
Pejabat lain meminta masjid-masjid dan pusat Islam untuk "memurnikan" perpustakaan dari publikasi Ikhwanul Muslimin.
"Setiap buku yang ditulis seorang Salafi atau anggota Ikhwanul Muslimin atau Gamaa Islamiya akan dihapus," papar Wakil Menteri Wakaf Gaber Tayee.
Para imam telah diminta berjanji meminta izin dari Administrasi Umum Bimbingan Agama pada buku apa pun yang akan dimasukkan ke perpustakaan masjid dan mereka yang tidak melakukannya akan dihukum.
Larangan buku-buku yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin di masjid-masjid adalah yang terbaru dari serangkaian panjang kebijakan yang mengakibatkan represi sistematis pada organisasi tersebut sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada 2013.