Taliban Tidak Izinkan Evakuasi Warga Afghanistan

KABUL - Taliban mengatakan mereka tidak mengizinkan evakuasi warga Afghanistan dan memperingatkan Amerika Serikat (AS) untuk mematuhi tenggat waktu minggu depan untuk menarik diri.

Pengumuman itu datang ketika Presiden AS Joe Biden menjelaskan bahwa dia bertujuan untuk tetap menepati tenggat waktu 31 Agustus untuk menarik pasukan dari Afghanistan, selama Taliban tidak mengganggu operasi evakuasi yang sedang berlangsung atau akses bandara. Sebelumnya, sekutu Amerika telah meminta perpanjangan untuk menerbangkan lebih banyak orang.

Juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid mengatakan pada konferensi pers bahwa sementara warga negara asing dapat melanjutkan perjalanan ke bandara, kerumunan besar warga Afghanistan yang telah berkumpul di sana dalam beberapa hari terakhir harus kembali ke rumah dan tidak akan menghadapi pembalasan dari penguasa baru negara itu.

"Jalan yang menuju bandara diblokir. Warga Afghanistan tidak bisa mengambil jalan itu untuk menuju bandara, tetapi warga negara asing diizinkan untuk mengambil jalan itu ke bandara," terang Mujahid.

"Kami tidak mengizinkan evakuasi warga Afghanistan lagi dan kami juga tidak senang dengan itu," tambahnya seperti dikutip dari CNN, Rabu (25/8/2021).



Mujahid mengatakan para dokter dan akademisi Afghanistan tidak boleh meninggalkan negara itu.

"Mereka harus bekerja di bidang spesialis mereka sendiri," ucap Mujahid. "Mereka seharusnya tidak pergi ke negara lain, ke negara-negara Barat itu," tegasnya.

Mujahid juga memberikan jaminan bahwa kedutaan asing dan lembaga bantuan akan tetap buka.

Banyak warga Afghanistan yang melarikan diri dari negara itu sejak Taliban mengambil alih adalah orang-orang terpelajar, terutama perempuan. Terakhir kali Taliban memerintah, perempuan dilarang bekerja dan dilarang bersekolah serta berkuliah di universitas.

Tetapi para ahli tetap meragukan janji tersebut di tengah laporan pelanggaran hak asasi manusia dan kekhawatiran bahwa situasinya akan semakin memburuk setelah sebagian besar komunitas internasional meninggalkan negara itu.