Kubu PM Muhyiddin Menolak Lengser, Raja Malaysia Bakal Tunjuk PM Baru?

KUALA LUMPUR - Para pendukung menolak desakan agar Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin mengundurkan diri setelah kehilangan suara mayoritas di Parlemen. Bahkan, pemimpin Malaysia itu dirumorkan akan membubarkan Parlemen sebagai bentuk perlawanan.

Wakil Presiden Partai Persatuan Pribumi Malaysia (Bersatu), Ronald Kiandee membantah rumor pengunduran diri PM Muhyiddin dalam waktu dekat.



Bahkan, menurut dia, sidang Parlemen untuk menentukan keabsahan Muhyiddin sebagai PM melalui mosi percaya akan digelar sesuai jadwal yang ditentukan pada 6 September.

"Saya tidak terlibat dalam pertemuan dengan Perdana Menteri tadi malam, itu pertemuan antara para pemimpin partai di Perikatan Nasional (PN), saya tidak punya detail," ujarnya.

"Untuk saat ini, sesuai jadwal, sidang Parlemen akan diadakan pada 6 September untuk menentukan keabsahan Perdana Menteri. Jika ada perubahan tanggal akan kami informasikan kemudian,” ujarnya, yang dilansir Utusan, Jumat (13/8/2021).

Ronald yang juga Menteri Pertanian dan Industri Pangan yakin pihak-pihak di komponen PN akan tetap mempercayakan Muhyiddin sebagai PM Malaysia.

“Saya kira secara umum sikap partai-partai PN akan terus memberikan dukungan kuat kepada Muhyiddin untuk terus memimpin negara sebagai Perdana Menteri dalam pemerintahan koalisi PN yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, Free Malaysia Today, melaporkan ada spekulasi yang beredar bahwa Kabinet Pemerintah Muhyiddin akan membahas pembubaran Parlemen. Spekulasi muncul setelah PM Muhyiddin kehilangan mayoritas suara pendukung di Parlemen.

Jika pembubaran Parlemen terjadi, maka itu akan membuka jalan untuk pelaksanaan Pemilu ke-15.

Para pengacara konstitusi mengatakan tidak ada kewajiban bagi Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk menerima nasihat apa pun tentang apa yang harus dilakukan setelahnya.



Dominic Puthucheary dan Bastian Pius Vendargon keduanya setuju bahwa pembubaran Parlemen adalah kebijaksanaan Raja di bawah Konstitusi Federal. Dia dapat memutuskan tindakan selanjutnya jika Pemilu dianggap tidak bijaksana selama pandemi.

"Konstitusi kemudian memungkinkan Raja untuk memilih kandidat yang paling 'mungkin' untuk mendapat dukungan mayoritas," kata Puthucheary kepada Free Malaysia Today.

“Kata 'mungkin' digunakan karena Raja tidak tahu apakah mereka mendapat kepercayaan dari rakyat dan Dewan Rakyat [Parlemen]. Langkah selanjutnya, sebagai tugas konstitusional, adalah pergi ke Dewan Rakyat dan mendapatkan mosi percaya.”

Dia mengatakan bahwa karena PM Muhyiddin Yassin sampai sekarang belum menguji mayoritasnya di Parlemen, akan adil untuk memanggilnya "perdana menteri de facto, bukan yang konstitusional".

“Sejauh dia diangkat oleh Raja, dia belum mendapatkan dukungan dari Dewan Rakyat seperti yang dipersyaratkan dalam demokrasi parlementer konstitusional.”

Vendargon mengatakan bahwa jika perdana menteri tidak mengundurkan diri, Raja kemudian dapat menginstruksikan dia untuk segera duduk di Parlemen untuk menentukan siapa yang mendapat dukungan mayoritas anggota Parlemen.

“Perdana menteri dapat diinstruksikan untuk meminta Parlemen duduk sehingga anggota Parlemen dapat memutuskan di antara mereka sendiri siapa yang mendapat dukungan mayoritas," katanya.

“Orang itu kemudian dapat kembali kepada Raja dengan mandat Dewan Rakyat dan Raja dapat mengangkatnya sebagai perdana menteri baru.”