AS Berniat Batalkan Visa Mahasiswa Pasca Sarjana China

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) berencana untuk membatalkan visa ribuan mahasiswa pasca sarjana China yang diyakini memiliki hubungan dengan militer China. Demikian laporan surat kabar New York Times mengutip dua sumber yang mengetahui hal tersebut.

Sekitar 360.000 warga negara China yang membanjiri sekolah-sekolah di AS setiap tahun. Ini menghasilkan kegiatan ekonomi sekitar USD14 miliar, sebagian besar dari uang sekolah dan biaya lainnya.

"Langkah tersebut dapat berdampak kepada 3.000 hingga 5.000 mahasiswa China dan dapat diumumkan pada awal minggu ini," menurut sumber, termasuk pejabat AS saat ini dan individu lain yang diberi pengarahan tentang diskusi internal pemerintah seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/5/2020).

"Pelajar-pelajar China yang berada di AS akan mendapati visa mereka dibatalkan dan akan dikeluarkan," sumber tersebut menjelaskan rencana tersebut, sementara mereka yang sudah berada di luar AS tidak akan diizinkan untuk kembali.

Sumber itu mengatakan tujuan utama dari tindakan itu adalah untuk menekan aksi mata-mata dan pencurian kekayaan intelektual yang diduga dilakukan oleh beberapa warga negara China di kampus universitas dan perguruan tinggi AS. Ia menambahkan bahwa pemerintah AS mengharapkan dorongan signifikan dari institusi-institusi itu karena minat finansial dalam pendaftaran siswa China.

"Pembahasan tentang pembatalan visa telah berjalan selama berbulan-bulan," kata sumber itu.

Menurut sumber yang mengetahui tentang pembahasan itu, meskipun tidak secara langsung terkait dengan ketegangan di Hong Kong, namun pemilihan waktu tampaknya menjadi bagian dari kampanye tekanan menyeluruh terhadap China yang telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

Keputusan mengenai visa kemungkinan akan semakin memperdalam jurang perselisihan di antara dua negara ekonomi teratas dunia. Kedua negara telah terlibat perselisihan soal pandemi virus Corona dan perdagangan.

Terbaru AS dan China terlibat perselisihan terkait keputusan Beijing untuk bersikeras menerapkan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong. Penerangan undang-undang ini membuat para aktivis demokrasi di kota itu dan negara-negara Barat khawatir akan mengikis kebebasannya dan membahayakan perannya sebagai pusat keuangan global.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan kepada Kongres China telah merongrong otonomi Hong Kong sehingga pada dasarnya ia tidak dapat mendukung pengesahan ulang status perdagangan khusus kota itu pra-1997 yang ketika itu adalah sebuah koloni Inggris.