Turki Kutuk ‘Kudeta’ di Tunisia, Dianggap Tidak Sah dan Mengkhawatirkan
Selasa, 27 Juli 2021 - 03:01 WIB
loading...
A
A
A
"Penangguhan parlemen dan pemecatan pemerintah di Tunisia mengkhawatirkan hukum dan demokrasi," ujar Menteri Kehakiman Turki Abdulhamit Gul di Twitter.
“Digambarkan sebagai kudeta oleh presiden parlemen Tunisia; kami mengutuk upaya menangguhkan parlemen, memberhentikan perdana menteri, dan mencegah ketua parlemen memasuki parlemen oleh aparat penegak hukum, yang jelas bertentangan dengan hukum dan pasal ke-80 Konstitusi Tunisia,” ungkap Yasin Samli, kepala Asosiasi Pengacara Nomor 2 Istanbul, di Twitter.
Dalam pernyataan terpisah, asosiasi pengacara Turki mengatakan, "Presiden tidak memiliki kekuasaan untuk menangguhkan kegiatan parlemen, bahkan untuk sementara. Penangguhan parlemen jelas bertentangan dengan Konstitusi Tunisia."
Dikatakan bahwa praktik-praktik seperti pencegahan masuknya ketua parlemen ke gedung majelis itu "mengkhawatirkan."
"Kami berharap rakyat Tunisia akan melindungi tatanan konstitusional dan legitimasi hukum," ungkap dia, mendesak masyarakat internasional menentang "tindakan seperti kudeta" ini.
Tunisia telah menyaksikan protes rakyat terhadap pemerintah dan oposisi, dengan serangan yang dilaporkan di kantor pusat dan gedung-gedung partai Islam moderat, Ennahda Ghannouchi, di beberapa provinsi Tunisia.
Sejak Januari, negara itu berada dalam kebuntuan politik di tengah perselisihan antara Saied dan Mechichi mengenai perombakan pemerintahan yang ditolak Saied.
Negara ini juga menghadapi krisis ekonomi dan lonjakan infeksi virus corona di tengah peringatan kemungkinan runtuhnya sistem kesehatan.
“Digambarkan sebagai kudeta oleh presiden parlemen Tunisia; kami mengutuk upaya menangguhkan parlemen, memberhentikan perdana menteri, dan mencegah ketua parlemen memasuki parlemen oleh aparat penegak hukum, yang jelas bertentangan dengan hukum dan pasal ke-80 Konstitusi Tunisia,” ungkap Yasin Samli, kepala Asosiasi Pengacara Nomor 2 Istanbul, di Twitter.
Dalam pernyataan terpisah, asosiasi pengacara Turki mengatakan, "Presiden tidak memiliki kekuasaan untuk menangguhkan kegiatan parlemen, bahkan untuk sementara. Penangguhan parlemen jelas bertentangan dengan Konstitusi Tunisia."
Dikatakan bahwa praktik-praktik seperti pencegahan masuknya ketua parlemen ke gedung majelis itu "mengkhawatirkan."
"Kami berharap rakyat Tunisia akan melindungi tatanan konstitusional dan legitimasi hukum," ungkap dia, mendesak masyarakat internasional menentang "tindakan seperti kudeta" ini.
Tunisia telah menyaksikan protes rakyat terhadap pemerintah dan oposisi, dengan serangan yang dilaporkan di kantor pusat dan gedung-gedung partai Islam moderat, Ennahda Ghannouchi, di beberapa provinsi Tunisia.
Sejak Januari, negara itu berada dalam kebuntuan politik di tengah perselisihan antara Saied dan Mechichi mengenai perombakan pemerintahan yang ditolak Saied.
Negara ini juga menghadapi krisis ekonomi dan lonjakan infeksi virus corona di tengah peringatan kemungkinan runtuhnya sistem kesehatan.
(sya)
Lihat Juga :
