Erdogan kepada Xi Jinping: Muslim Uighur Harus Setara dengan Warga China

ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kepada koleganya dari China , Presiden Xi Jinping , penting bagi Turki bahwa Muslim Uighur hidup dalam damai sebagai warga negara yang setara dengan China. Meski begitu, ia mengatakan, Turki tetap menghormati kedaulatan China.

Erdogan membuat pernyataan itu selama panggilan telepon dengan Xi di mana kedua pemimpin membahas masalah bilateral dan regional.

Pakar dan kelompok hak asasi PBB memperkirakan lebih dari satu juta orang, terutama dari etnis Uighur yang berbahasa Turki dan minoritas Muslim lainnya, telah ditahan dalam beberapa tahun terakhir di sistem kamp yang luas di wilayah Xinjiang barat China.

China awalnya membantah kamp itu ada, namun belakangan mengakui keberadaannya dengan mengatakan sebagai pusat pelatihan dan dirancang untuk memerangi ekstremisme. Negara itu itu menyangkal semua tuduhan pelecehan.

"Erdogan menunjukkan bahwa penting bagi Turki bahwa orang-orang Turki Uighur hidup dalam kemakmuran dan perdamaian sebagai warga negara yang setara dengan China. Dia menyuarakan rasa hormat Turki terhadap kedaulatan dan integritas teritorial China," bunyi pernyataan kepresidenan Turki seperti dikutip dari Reuters, Rabu (14/7/2021).

Menurut pernyataan itu, Erdogan mengatakan kepada Xi bahwa ada potensi tinggi untuk hubungan komersial dan diplomatik antara Turki dan China. Kedua pemimpin juga membahas bidang-bidang termasuk energi, perdagangan, transportasi dan kesehatan.

Beberapa dari 40.000 warga Muslim Uighur yang tinggal di Turki telah mengkritik pendekatan Ankara ke China setelah kedua negara menyetujui perjanjian ekstradisi tahun lalu. Menteri Luar Negeri Turki mengatakan pada bulan Maret kesepakatan itu mirip dengan yang dimiliki Turki dengan negara-negara lain dan membantahnya akan menyebabkan orang-orang Uighur dikirim kembali ke China.



Ratusan orang Uighur memprotes perlakuan terhadap kerabat etnis mereka di China selama kunjungan Menteri Luar Negeri China Wang Yi ke Ankara pada bulan Maret lalu.

Beberapa pemimpin oposisi Turki menuduh pemerintah Turki mengabaikan hak-hak Uighur demi kepentingan lain dengan China, yang dibantah pemerintah.

Pada bulan April, Turki memanggil duta besar China setelah kedutaannya mengatakan memiliki hak untuk menanggapi para pemimpin oposisi Turki yang mengkritik perlakuan China terhadap Uighur.