Diancam China Tak Dapat Vaksin COVID-19, Ukraina Ciut Nyali

JENEWA - China mengancam akan memblokir vaksin COVID-19 untuk Ukraina setelah negara Eropa itu mendukung penyelidikan di wilayah Xinjiang . Ukraina pun lantas menarik dukungannya.

Ukraina sebelumnya turut bergabung dengan lebih dari 40 negara dalam pernyataan yang dipresentasikan oleh Kanada di Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss, yang mendesak China untuk mengizinkan akses segera bagi pengamat independen ke Xinjiang. Beberapa kelompok hak asasi manusia menuduh China melakukan penganiayaan terhadap Muslim Uighur dan kelompok minoritas lainnya di wilayah tersebut.

Dua diplomat Barat mengatakan pada hari Kamis, Ukraina mencabut namanya dari daftar negara pendukung setelah otoritas China memperingatkan Kiev bahwa mereka akan memblokir pengiriman setidaknya 500.000 dosis vaksin COVID-19 yang direncanakan kecuali jika hal itu dilakukan," kata diplomat dari dua negara Barat. Para diplomat itu berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk membahas masalah ini secara terbuka.

Ukraina telah setuju untuk membeli 1,9 juta dosis vaksin CoronaVac dari Sinovac Biotech China. Pada awal Mei, Ukraina telah menerima 1,2 juta dosis, menurut Menteri Kesehatan Maxim Stepanov.

Di masa lalu, pemerintah China tidak asing dengan menekan negara-negara lain di lingkaran diplomatik Jenewa atau di ibukota nasional baik untuk berbaris di belakang pernyataannya atau menghindari pernyataan pendukung yang mengkritik, mempertanyakan atau mencari pengawasan hak asasi manusia di negara itu.



Tetapi dugaan tekanan itu akan menandai eskalasi upaya intens baru-baru ini oleh Beijing untuk melawan kritik terhadap catatan hak asasinya, kali ini dengan berpotensi membahayakan kesehatan - bahkan nyawa - sebagai cara untuk meminimalkan perhatian internasional terhadapnya, kata para diplomat.

Salah satu diplomat Barat menyebutnya sebagai tanda diplomasi "telanjang jari" oleh China. Diplomat lainnya mengutip laporan tekanan signifikan di Kiev.

“Semalam delegasi memberi tahu kami bahwa mereka perlu mundur," ujar diplomat kedua seperti dikutip dari The Associated Press, Sabtu (26/6/2021).

Kementerian Luar Negeri China di Beijing dan juru bicara misi diplomatik China di Jenewa tidak segera menanggapi email yang meminta komentar. Pihak berwenang Ukraina juga tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Kendati begitu, situasi masih bisa berubah. Di bawah praktik dewan beranggotakan 47 negara, negara-negara dapat menambahkan nama mereka ke pernyataan atau resolusi hingga dua minggu setelah sesi berakhir. Sesi 3,5 minggu saat ini yang dimulai pada hari Senin berlangsung hingga 13 Juli.

Duta Besar Kanada Leslie Norton mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Selasa bahwa laporan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa lebih dari satu juta orang telah ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang. Pernyataan Norton awalnya didukung oleh 41 negara dan sekarang didukung oleh 44 negara. Ukraina sempat menjadi negara ke-45.

Norton juga menunjuk pada laporan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan berbasis gender, dan pemisahan paksa anak-anak dari orang tua mereka oleh pihak berwenang di China.



Juga pada hari Selasa, seorang diplomat China mengecam kekurangan dalam catatan hak-hak asasi Kanada sendiri, terutama menunjuk pada pelanggaran terhadap masyarakat adat. Belarusia membacakan pernyataan bersama - yang diduga oleh 64 negara - berbicara untuk membela hak China untuk mengelola urusan internalnya sendiri seperti dengan Hong Kong atau Xinjiang.

Seorang juru bicara sekretariat dewan mengatakan Belarusia belum memberikan daftar 64 negara itu. Misi diplomatik Belarusia di Jenewa tidak segera menanggapi email dari The Associated Press yang mencari daftar negara-negara tersebut.