Dibantu Kendaraan Lapis Baja, Tentara Myanmar Gempur Pangkalan Milisi Anti Junta
Selasa, 22 Juni 2021 - 16:35 WIB
loading...
Dibantu kendaraan lapis baja, tentara Myanmar gempur pangkalan milisi anti junta di Mandalay. Foto/Ilustrasi
A
A
A
YANGON - Pasukan keamanan Myanmar yang didukung oleh kendaraan lapis baja terlibat bentrok dengan kelompok milisi anti junta yang baru dibentuk di Mandalay, kota terbesar kedua negara itu, Selasa (22/6/2021). Demikian laporan menurut postingan media sosial dari kelompok anti junta dan laporan media.
Sejak tentara merebut kekuasaan pada 1 Februari dan menyingkirkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi , pasukan keamanan telah meredam aksi protes menentang kekuasaan militer. Sebagai tanggapan, kelompok penentang kudeta yang dikenal sebagai pasukan pertahanan rakyat bermunculan di seluruh Myanmar.
Hingga saat ini, pertempuran yang melibatkan milisi bersenjata ringan hanya terjadi di kota-kota kecil dan daerah pedesaan. Namun sebuah kelompok yang mengaku sebagai Pasukan Pertahanan Rakyat baru Mandalay mengatakan para anggotanya merespons setelah tentara menyerbu salah satu pangkalannya.
"Kami membalas karena salah satu kamp gerilya kami diserang," bunyi sebuah postingan di halaman Facebook kelompok itu dari Mayor Zeekwat seperti dikutip dari CNN.
Baca juga: Redam Aksi Perlawanan, Pasukan Junta Myanmar Pakai Taktik Bumi Hangus
Sedangkan kantor berita Khit Thit melaporkan tentara yang didukung oleh tiga kendaraan lapis baja telah mengepung sebuah sekolah asrama di Mandalay di mana milisi memiliki pangkalan.
Seorang juru bicara junta tidak menjawab panggilan telepon untuk dimintai komentar.
Di tempat lain, tentara Myanmar telah merespons dengan artileri dan serangan udara setelah kelompok milisi melancarkan serangan terhadap tentara, dengan korban di kedua belah pihak dan puluhan ribu orang mengungsi dari rumah mereka.
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Jumat menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar dan mendesak militer untuk menghormati hasil pemilihan November serta membebaskan tahanan politik, termasuk Aung San Suu Kyi.
Baca juga: PBB: Myanmar Berisiko Perang Saudara Skala Besar
Pada hari Sabtu, Kementerian Luar Negeri Myanmar merilis sebuah pernyataan yang menolak resolusi PBB, yang dikatakannya berdasarkan tuduhan sepihak dan asumsi yang salah.
Baca juga: Junta Militer Tolak Embargo Senjata PBB Terhadap Myanmar
Menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik pasukan keamanan telah menewaskan sedikitnya 873 pengunjuk rasa sejak kudeta. Namun junta Myanmar membantah angka itu.
Sejak tentara merebut kekuasaan pada 1 Februari dan menyingkirkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi , pasukan keamanan telah meredam aksi protes menentang kekuasaan militer. Sebagai tanggapan, kelompok penentang kudeta yang dikenal sebagai pasukan pertahanan rakyat bermunculan di seluruh Myanmar.
Hingga saat ini, pertempuran yang melibatkan milisi bersenjata ringan hanya terjadi di kota-kota kecil dan daerah pedesaan. Namun sebuah kelompok yang mengaku sebagai Pasukan Pertahanan Rakyat baru Mandalay mengatakan para anggotanya merespons setelah tentara menyerbu salah satu pangkalannya.
"Kami membalas karena salah satu kamp gerilya kami diserang," bunyi sebuah postingan di halaman Facebook kelompok itu dari Mayor Zeekwat seperti dikutip dari CNN.
Baca juga: Redam Aksi Perlawanan, Pasukan Junta Myanmar Pakai Taktik Bumi Hangus
Sedangkan kantor berita Khit Thit melaporkan tentara yang didukung oleh tiga kendaraan lapis baja telah mengepung sebuah sekolah asrama di Mandalay di mana milisi memiliki pangkalan.
Seorang juru bicara junta tidak menjawab panggilan telepon untuk dimintai komentar.
Di tempat lain, tentara Myanmar telah merespons dengan artileri dan serangan udara setelah kelompok milisi melancarkan serangan terhadap tentara, dengan korban di kedua belah pihak dan puluhan ribu orang mengungsi dari rumah mereka.
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Jumat menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar dan mendesak militer untuk menghormati hasil pemilihan November serta membebaskan tahanan politik, termasuk Aung San Suu Kyi.
Baca juga: PBB: Myanmar Berisiko Perang Saudara Skala Besar
Pada hari Sabtu, Kementerian Luar Negeri Myanmar merilis sebuah pernyataan yang menolak resolusi PBB, yang dikatakannya berdasarkan tuduhan sepihak dan asumsi yang salah.
Baca juga: Junta Militer Tolak Embargo Senjata PBB Terhadap Myanmar
Menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik pasukan keamanan telah menewaskan sedikitnya 873 pengunjuk rasa sejak kudeta. Namun junta Myanmar membantah angka itu.
(ian)
Lihat Juga :
