Kapal Perang Iran Berlayar ke Atlantik, Media AS kepada Gedung Putih: Jangan Sentuh!

WASHINGTON - Media Amerika Serikat (AS), Foreign Policy, dalam analisisnya menyatakan meskipun ada sanksi untuk melarang perdagangan senjata dengan Venezuela , AS tidak memiliki hak hukum untuk "menyentuh" atau bertindak dengan cara lain terhadap dua kapal perang Iran yang dilaporkan menuju Caracas. FP menekankan bahwa, di bawah hukum internasional yang ada dan diakui oleh AS, Washington tidak memiliki pilihan hukum untuk melakukan apa pun terhadap kapal-kapal Iran, yang menurut laporan Politico, mungkin membawa senjata ke Venezuela.

Media itu mencatat bahwa AS hanya akan dapat bertindak jika kapal-kapal ini menimbulkan bahaya langsung bagi negara tersebut, karena kapal-kapal ini memiliki kekebalan kedaulatan. Mereka bahkan dapat berlayar ke perairan Amerika jika niat mereka tidak bersalah, meskipun Washington dapat dengan mudah memerintahkan mereka untuk pergi dan bertindak jika Iran tidak mau mendengarkan.

“Selama kapal perang itu melakukan lintas damai, tidak mengancam negara pantai, negara pantai paling banyak dapat memerintahkan kapal perang untuk meninggalkan laut teritorial. Larangan atau penangkapan tidak mungkin dilakukan kecuali kapal perang itu mengancam negara pantai, di mana pembelaan diri akan diizinkan," tulis FP dalam analisisnya seperti dikutip dari Sputnik, Sabtu (12/6/2021).



FP menambahkan bahwa fakta Washington memberlakukan sanksi ekstrateritorial terhadap Caracas tidak mengubah status hukum dua kapal perang Iran, yang baru-baru ini memasuki Samudra Atlantik, kecuali jika mereka membawa senjata pemusnah massal atau termasuk dalam salah satu kategori luar biasa lainnya.

Fakta ini, bagaimanapun, tidak menghentikan politisi Amerika untuk menyerukan tindakan terhadap kapal-kapal Teheran. Senator AS untuk Florida Marco Rubio mendesak Washington untuk mencegah dugaan rencana mereka untuk berlabuh di Venezuela. Namun, FP memperingatkan, melakukan hal itu mungkin memiliki konsekuensi serius bagi AS karena dapat menarik kritik internasional dan bahkan menempatkan militer Amerika sendiri di luar negeri dalam bahaya.

"Dampak tindakan langsung akan sangat berat, membuat Amerika Serikat dikenai tuduhan kemunafikan terhadap tatanan berbasis aturan dan berpotensi membuka kapal angkatan laut AS untuk perlakuan serupa oleh musuh," kata FP.



Satu-satunya pilihan yang disarankan oleh FP untuk digunakan Washington adalah diplomasi. FP secara khusus menyarankan agar AS mendesak negara-negara asing di sepanjang rute kapal untuk menolak mereka masuk pelabuhan untuk memasok atau mengisi bahan bakar. Namun, tampaknya mereka tidak membutuhkannya.

Mengomentari laporan awal tentang kapal perang Iran memasuki Samudra Atlantik, Wakil panglima militer Iran, Laksamana Habibollah Sayyari mengatakan bahwa kapal berhasil melakukannya tanpa memanggil pelabuhan asing. Ini pada gilirannya menunjukkan bahwa kapal-kapal tersebut memiliki persediaan yang baik untuk perjalanan mereka dan mungkin tidak membutuhkan pasokan sampai mereka mencapai Venezuela, jika itu adalah tujuan mereka yang sebenarnya.

Teheran tetap diam tentang alasan ekspedisi militernya, hanya mencatat bahwa itu adalah "langkah signifikan" bagi angkatan laut negara itu dan berfungsi sebagai demonstrasi kemampuannya. Iran belum mengomentari laporan Politico tentang kapal yang membawa senjata untuk Venezuela, tetapi mencatat bahwa Teheran mendapatkan kembali kemampuan untuk terlibat dalam perdagangan senjata, termasuk dengan Caracas, sejak tahun lalu ketika embargo PBB berakhir.



Iran telah mengirim kapal ke Venezuela. Namun, mereka bukan militer tetapi kargo. Enam kapal tanker yang berlayar di bawah bendera Iran membawa bensin dan bahan-bahan yang digunakan di kilang minyak untuk membantu Venezuela yang terkena sanksi mengatasi kekurangan bahan bakar yang dialaminya. AS tidak menghalangi pergerakan mereka, tetapi mengklaim telah menyita minyak dan bensin Iran dari beberapa kapal tanker lain yang tidak berlayar di bawah bendera Iran. Teheran mengatakan bahwa bahan bakar yang disita bukan milik Iran, tetapi masih menggambarkan tindakan Washington sebagai pembajakan oleh negara.