Terbongkar, Orang-orang Super Kaya AS ‘Hampir’ Tak Bayar Pajak Penghasilan
Kamis, 10 Juni 2021 - 01:03 WIB
loading...
A
A
A
Dia ingin menaikkan tarif pajak tertinggi, menggandakan pajak atas apa yang diperoleh orang berpenghasilan tinggi dari investasi, dan mengubah pajak warisan.
Namun, analisis ProPublica menyimpulkan, "Sementara beberapa orang Amerika kaya, seperti manajer dana lindung nilai, akan membayar lebih banyak pajak di bawah proposal administrasi Biden saat ini, sebagian besar dari 25 teratas akan melihat sedikit perubahan."
Salah satu miliuner yang disebutkan, dermawan George Soros, juga diduga membayar pajak minim.
Kantornya belum menjawab permintaan komentar dari BBC, tetapi mengatakan dalam pernyataan kepada ProPublica bahwa Soros tidak berutang pajak beberapa tahun karena kerugian investasi.
Pernyataan itu juga menunjukkan bahwa dia telah lama mendukung pajak yang lebih tinggi pada orang-orang terkaya Amerika.
Menurut laporan di AS, Michael Bloomberg, mantan walikota New York yang rincian pajaknya termasuk di antara dokumen itu, mengatakan pengungkapan itu menimbulkan masalah privasi dan dia akan menggunakan "cara hukum" untuk mengungkap sumber kebocoran data.
ProPublica adalah situs web investigasi yang telah menulis beberapa artikel tentang bagaimana pemotongan anggaran di US Internal Revenue Service telah menghambat kemampuannya menegakkan aturan pajak pada perusahaan-perusahaan kaya dan besar.
Organisasi berita itu mengatakan telah menerima dokumen yang bocor sebagai tanggapan atas artikel-artikel ini.
Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan, "Pengungkapan tidak sah atas informasi rahasia pemerintah adalah ilegal.”
Juru bicara Departemen Keuangan Lily Adams mengatakan dalam pernyataan email kepada Reuters bahwa masalah tersebut telah dirujuk ke FBI, jaksa federal dan dua pengawas internal Departemen Keuangan, "yang semuanya memiliki otoritas independen untuk menyelidiki."
Komisaris Internal Revenue Service AS Charles Rettig mengatakan, "Saya tidak dapat berbicara apa pun sehubungan dengan pembayar pajak tertentu. Saya dapat mengonfirmasi bahwa ada penyelidikan, sehubungan dengan tuduhan bahwa sumber informasi dalam artikel itu berasal dari Internal Revenue Service."
Namun, analisis ProPublica menyimpulkan, "Sementara beberapa orang Amerika kaya, seperti manajer dana lindung nilai, akan membayar lebih banyak pajak di bawah proposal administrasi Biden saat ini, sebagian besar dari 25 teratas akan melihat sedikit perubahan."
Salah satu miliuner yang disebutkan, dermawan George Soros, juga diduga membayar pajak minim.
Kantornya belum menjawab permintaan komentar dari BBC, tetapi mengatakan dalam pernyataan kepada ProPublica bahwa Soros tidak berutang pajak beberapa tahun karena kerugian investasi.
Pernyataan itu juga menunjukkan bahwa dia telah lama mendukung pajak yang lebih tinggi pada orang-orang terkaya Amerika.
Menurut laporan di AS, Michael Bloomberg, mantan walikota New York yang rincian pajaknya termasuk di antara dokumen itu, mengatakan pengungkapan itu menimbulkan masalah privasi dan dia akan menggunakan "cara hukum" untuk mengungkap sumber kebocoran data.
ProPublica adalah situs web investigasi yang telah menulis beberapa artikel tentang bagaimana pemotongan anggaran di US Internal Revenue Service telah menghambat kemampuannya menegakkan aturan pajak pada perusahaan-perusahaan kaya dan besar.
Organisasi berita itu mengatakan telah menerima dokumen yang bocor sebagai tanggapan atas artikel-artikel ini.
Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan, "Pengungkapan tidak sah atas informasi rahasia pemerintah adalah ilegal.”
Juru bicara Departemen Keuangan Lily Adams mengatakan dalam pernyataan email kepada Reuters bahwa masalah tersebut telah dirujuk ke FBI, jaksa federal dan dua pengawas internal Departemen Keuangan, "yang semuanya memiliki otoritas independen untuk menyelidiki."
Komisaris Internal Revenue Service AS Charles Rettig mengatakan, "Saya tidak dapat berbicara apa pun sehubungan dengan pembayar pajak tertentu. Saya dapat mengonfirmasi bahwa ada penyelidikan, sehubungan dengan tuduhan bahwa sumber informasi dalam artikel itu berasal dari Internal Revenue Service."
(sya)
Lihat Juga :
