UE Kecam Keputusan KPU Myanmar Bubarkan Partai Aung San Suu Kyi
Senin, 24 Mei 2021 - 01:41 WIB
loading...
Uni Eropa mengecam proposal oleh komisi pemilihan yang ditunjuk junta Myanmar untuk membubarkan partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Foto/REUTERS
A
A
A
BRUSSELS - Uni Eropa (UE) mengecam proposal oleh komisi pemilihan yang ditunjuk junta Myanmar untuk membubarkan partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). NLD adalah partai yang memenangkan pemilihan umum pada bulan November, yang dianggap melakukan kecurangan oleh militer.
"Jika Komisi akan melanjutkan proposal ini, itu akan menunjukkan lagi-lagi ketidakpedulian junta secara terang-terangan terhadap keinginan rakyat Myanmar dan untuk proses hukum yang seharusnya," kata juru bicara Komisi Eksekutif UE.
UE menggemakan posisi NLD, menggarisbawahi bahwa kemenangan partai telah dikonfirmasi oleh semua pengamat independen domestik dan internasional. Baca juga: Dikuasai Militer, Investasi USD2,8 M Masih Mengucur ke Myanmar
"Tidak ada penindasan atau proses hukum semu yang tidak berdasar, yang dapat memberikan legitimasi pada pengambilalihan kekuasaan secara ilegal oleh junta," ujarnya.
"Kami akan terus mencela semua upaya untuk membatalkan keinginan rakyat Myanmar dan mengubah hasil pemilihan umum terakhir," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Senin (24/5/2021).
"Jika Komisi akan melanjutkan proposal ini, itu akan menunjukkan lagi-lagi ketidakpedulian junta secara terang-terangan terhadap keinginan rakyat Myanmar dan untuk proses hukum yang seharusnya," kata juru bicara Komisi Eksekutif UE.
UE menggemakan posisi NLD, menggarisbawahi bahwa kemenangan partai telah dikonfirmasi oleh semua pengamat independen domestik dan internasional. Baca juga: Dikuasai Militer, Investasi USD2,8 M Masih Mengucur ke Myanmar
"Tidak ada penindasan atau proses hukum semu yang tidak berdasar, yang dapat memberikan legitimasi pada pengambilalihan kekuasaan secara ilegal oleh junta," ujarnya.
"Kami akan terus mencela semua upaya untuk membatalkan keinginan rakyat Myanmar dan mengubah hasil pemilihan umum terakhir," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Senin (24/5/2021).
Lihat Juga :
