Pertama Kalinya, Negara Arab Terpecah untuk Mengutuk Israel Bombardir Gaza

Rabu, 19 Mei 2021 - 00:12 WIB
loading...
Pertama Kalinya, Negara Arab Terpecah untuk Mengutuk Israel Bombardir Gaza
Negara-negara Arab yang telah memperbaiki hubungan dengan Israel seperti UEA, Bahrain, Maroko dan Sudan memilih bungkam atas serangan di Jalur Gaza. Foto/Al Jazeera
A A A
RIYADH - Ketika Isrel dan Hamas semakin mendekati perang habis-habisan, pertempuran baru untuk narasi sedang terjadi di antara negara-negara Arab . Untuk pertama kalinya dalam banyak bentrokan antara kedua musuh, negara-negara Arab terpecah tentang siapa yang harus disalahkan dan apa yang harus dilakukan untuk menghentikan pertempuran.

Sementara beberapa negara dengan mayoritas Muslim, seperti Turki dan Iran, menuduh Israel melakukan tindakan provokasi di Masjid Al-Aqsa dan melakukan kekejaman di Gaza , negara Arab lain cenderung menahan diri.

Negara-negara yang berdamai dengan Israel pada tahun terakhir pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump relatif "hening" dan menjadi pembawa standar dari apa yang disebut sebagai Perjanjian Abraham.

Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Maroko, dan Sudan, yang semuanya baru-baru ini menormalkan hubungan dengan Israel, sekarang menemukan diri mereka menyeimbangkan hubungan baru mereka dengan warga yang telah vokal dalam kemarahan mereka atas kekerasan Israel.



Pengamat Israel dan Palestina mengatakan reaksi yang berbeda terhadap putaran pertempuran ini telah menempatkan beberapa kekuatan regional dalam posisi yang sulit dengan penduduk mereka sendiri.

"Sungguh luar biasa, dalam posisi penolakan terhadap Emirat khususnya, bahwa mereka tidak mengeluarkan satu kritik pun tentang apa yang terjadi di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki," kata Chris Doyle, direktur Dewan untuk Pemahaman Arab-Inggris (CAABU).

“Ini mengirimkan sinyal dari kepemimpinan Emirat bahwa kami tidak akan terombang-ambing dari aliansi yang berkembang dengan Israel ini, yang mereka anggap berharga untuk rencana masa depan; ini termasuk melawan Iran, Turki dan kelompok Ikhwanul Muslimin," imbuhnya.

“Ada banyak ruang untuk membuat pernyataan yang sangat mendukung hak-hak rakyat Palestina, tanpa mendukung Hamas. Dan mereka belum melakukannya," ujarnya seperti dikutip dari The Guardian, Rabu (19/5/2021).



Dalam apa yang tampaknya merupakan tanggapan yang didukung negara, tagar "Palestina bukanlah tujuan saya" beredar di UEA, Bahrain, dan Kuwait selama akhir pekan. Itu membuat sedikut "bengkok" dukungan seluruh wilayah untuk akun Twitter dari Gaza dan Yerusalem Timur yang mengecam adegan kekerasan dan kepemimpinan Israel.

“(Pemerintah ini) berada di sisi yang salah dari opini publik dalam cara mereka dilihat dan diterima oleh populasi di kawasan Arab,” kata Mohanad Hage Ali, peneliti di Carnegie Middle East Center.

“Mereka mencoba untuk mengejar posisi memegang kebijakan luar negeri aktif yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Mereka bisa dilihat sebagai sinonim dengan pendudukan Israel dan kebijakan Israel di wilayah tersebut. Ini akan berdampak tidak hanya pada Israel, tetapi sekutu Arab baru mereka. Dan ini akan merusak reputasi mereka," ulasnya.

“Rezim sangat gugup dengan opini publik Arab,” kata Doyle. "Adegan pemboman Gaza ini akan membuat para pemimpin tampak sangat khawatir dan membuat mereka berharap akan segera berakhir," sambungnya.



Liputan konflik hampir tidak ada di surat kabar UEA dan dibungkam di Bahrain serta Arab Saudi, yang belum menandatangani kesepakatan damai dengan Israel, tetapi telah memberikan petunjuk bahwa hal itu mungkin dilakukan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengunjungi pewaris Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, di Neom di pantai Laut Merah awal tahun ini. Hubungan antara kedua negara lebih dalam dari sebelumnya - bahkan tanpa langkah konkret menuju kesepakatan damai.

Posisi Riyadh telah menempatkan solusi dua negara di pusat solusi apa pun - sikap yang telah lama diadopsi oleh Liga Arab. Negara itu belum memilih bahasa yang lebih konfrontatif daripada pemain di kawasan itu yang lebih kecil.

“Apa yang kita lihat di masa lalu adalah bahwa raja dan putra mahkota tidak selalu melihat konflik dengan cara yang sama, dan raja akan lebih cenderung untuk bersikap kritis.”

(ian)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2098 seconds (0.1#10.140)