AS Kembali Blokir Pernyataan DK PBB Soal Serangan Israel

NEW YORK - Dewan Keamanan (DK) PBB dilaporkan kembali mengadakan pertemuan darurat untuk membahas mengenai memburuknya konflik Israel dan Palestina. Namun, menurut sejumlah diplomat di PBB, DK PBB gagal membuat pernyataan bersama setelah Amerika Serikat (AS) melakukan veto.

Menurut beberapa sumber, 14 dari 15 anggota Dewan setuju untuk mengadopsi deklarasi bersama yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan. Akan tetapi, AS menolaknya, dengan alasan pernyataan dari DK hanya akan memperburuk situasi.

"AS telah secara aktif terlibat dalam diplomasi di belakang layar dengan semua pihak, dan di seluruh kawasan, untuk mencoba meredakan situasi. Pada tahap ini, pernyataan DK akan menjadi kontraproduktif," kata seorang diplomat di PBB, yang berbicara dalam kondisi anonim.

Seorang diplomat lainnya, yang juga berbicara dalam kondisi anonim mengatakan, pertemuan lainnya, yang akan dilakukan secara terbuka mungkin akan dilakukan dalam beberapa hari kedepan. "Palestina telah meminta pertemuan publik," ucapnya.

"Tujuannya adalah untuk mencoba memberikan kontribusi bagi perdamaian dan agar DK dapat mengekspresikan dirinya, dan menyerukan gencatan senjata," ujarnya, seperti dilansir Channel News Asia pada Kamis (13/5/2021).

Pertemuan semacam itu, ucap diplomat tersebut, dapat diselenggarakan paling cepat esok oleh China, yang saat ini menjadi mejabat ketua DK PBB.

Sementara itu, sebagai tanda frustasi setelah tindakan AS untuk memblokir pernyataan DK PBB, empat anggota dari Eropa, yakni Norwegia, Estonia, Prancis dan Irlandia, mengeluarkan pernyataan bersama mereka sendiri.

"Kami mengutuk penembakan roket dari Gaza terhadap penduduk sipil di Israel oleh Hamas dan kelompok militan lainnya yang sama sekali tidak dapat diterima dan harus segera dihentikan," bunyi pernyataan itu.

"Jumlah besar korban sipil, termasuk anak-anak, dari serangan udara Israel di Gaza dan kematian warga Israel akibat roket yang diluncurkan dari Gaza, mengkhawatirkan, dan tidak dapat diterima. Kami menyerukan Israel untuk menghentikan aktivitas pemukiman, pembongkaran dan penggusuran, termasuk di Yerusalem Timur," tukasnya.