Inggris: Pengerahan Kapal Induk ke Asia Bukan Provokatif terhadap China

LONDON - Militer Inggris mengerahkan Kelompok Tempur Kapal Induk HMS Queen Elizabeth ke Asia Timur mulai bulan depan. Pengerahan kapal raksasa senilai £3 miliar itu diklaim bukan sebagai bentuk provokatif terhadap China.

Menteri Pertahanan Ben Wallace mengatakan kepada Sky News bahwa penempatan HMS Queen Elizabeth, pada penyebaran operasional pertamanya, akan berdampak positif untuk diplomasi dan tidak akan memicu konflik.



"Ketika kelompok kapal induk kami berlayar bulan depan, itu akan mengibarkan bendera untuk Global Britain, memproyeksikan pengaruh kami, menandakan kekuatan kami, terlibat dengan teman-teman kami dan menegaskan kembali komitmen kami untuk mengatasi tantangan keamanan hari ini dan besok," katanya pada hari Senin (26/4/2021).

Ditanya apakah bijaksana untuk mengirim kapal ke dekat China saat ini, Wallace mengatakan pengerahan HMS Ratu Elizabeth pada bulan Mei bukan provokatif, tetapi berusaha untuk menunjukkan bahwa Inggris siap untuk memainkan peran aktif dalam membentuk sistem internasional abad ke-21.

Kapal induk itu akan ditugaskan ke wilayah Asia selama 28 minggu. Ia membawa delapan jet tempur siluman F-35B.

Bagian dari kelompok tempurnya adalah enam kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris, sebuah kapal selam yang dipersenjatai dengan rudal Tomahawk, 14 helikopter angkatan laut dan satu kompi Marinir Kerajaan.

Kapal induk itu akan mengunjungi lebih dari 40 negara, termasuk India, Jepang, Korea Selatan dan Singapura.

Media Jepang telah melaporkan bahwa kedua negara telah sepakat untuk melakukan latihan militer bersama.



Langkah London itu dilakukan ketika ketegangan memanas di Asia Timur, terutama di sekitar Laut China Selatan, di mana China mengeklaim sejumlah pulau yang disengketakan sementara AS telah meningkatkan dukungannya untuk Taiwan, yang dipandang Beijing sebagai bagian integral dari Republik Rakyat China.

Inggris, seperti banyak negara Barat, sangat kritis terhadap kebijakan dalam dan luar negeri China. Mereka menyerang dugaan pelanggaran hak asasi manusia Beijing di Xinjiang dan di Hong Kong, bekas jajahan Inggris. China membantah melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan tersebut.