Tak Terima Dijatuhi Sanksi, Rusia Ancam Akan Balas AS

MOSKOW - Rusia tidak terima dijatuhkan sanksi atas peretasan SolarWinds yang dikaitkan dengan dinas intelijen luar negeri Rusia oleh pemerintahan Joe Biden . Rusia pun mengancam akan melakukan hal yang sama, di tengah tingkat ketegangan kedua negara berada pada titik berbahaya.

"Kami menganggapnya ilegal," ujar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan menanggapi laporan berita tentang sanksi tetapi sebelum pemerintah Amerika Serikat (AS) secara resmi mengumumkannya.

"Prinsip timbal balik dalam hal ini timbal balik berlaku, sehingga kita bisa menjamin kepentingan terbaik kita," tegasnya seperti dikutip dari US News, Jumat (16/4/2021).

Presiden Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara melalui telepon awal pekan ini, dan Biden mengusulkan pertemuan antara kedua pemimpin tersebut. Peskov pada Kamis meragukan prospek terjadinya hal itu, mengatakan sanksi baru sama sekali tidak berkontribusi pada pertemuan semacam itu.



Sanksi baru terhadap Rusia - yang pertama di bawah Biden - menargetkan serangkaian lembaga keuangannya, serta 16 organisasi dan 16 individu di Rusia. AS percaya bahwa mereka terkait erat dengan upaya peretasan besar-besaran yang terungkap pada bulan Desember yang menyusup ke server pemerintah. Peretasan itu dikenal sebagai SolarWinds, dinamai menurut perusahaan yang perangkat lunaknya dieksploitasi oleh peretas untuk mendapatkan akses.



Tak lama setelah AS mengumumkan sanksi, Inggris untuk pertama kalinya memberi tahu bahwa intelijen Inggris menyimpulkan bahwa Badan Intelijen Luar Negeri Rusia, atau SVR, berada di balik serangan SolarWinds. Sebuah pernyataan dari Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris Raya mengatakan peretasan itu bagian dari pola instruksi dunia maya yang lebih luas oleh SVR yang sebelumnya telah berusaha untuk mendapatkan akses ke pemerintah di seluruh Eropa dan anggota NATO.

Badan intelijen AS menyimpulkan pada Januari bahwa beberapa elemen pemerintah Rusia kemungkinan berada di balik serangan itu. Pemerintahan Biden pada saat itu menjanjikan bentuk pembalasan lainnya.