Ceko: Kebijakan UE 'Paksa' Kami Beli Vaksin Covid-19 Rusia

Sabtu, 03 April 2021 - 21:11 WIB
loading...
Ceko: Kebijakan UE Paksa...
Babis sebut UE dengan skema distribusi vaksin baru secara tidak sengaja telah mendorong Ceko untuk lakukan negosiasi kontrak dengan Rusia untuk vaksin Sputnik V. Foto/REUTERS
A A A
PRAHA - Uni Eropa (UE) , dengan skema distribusi vaksin baru, secara tidak sengaja telah mendorong Ceko untuk lakukan negosiasi kontrak dengan Rusia untuk vaksin Sputnik V. Hal itu diungkapkan Perdana Menteri Ceko, Andrej Babis.

Babis baru-baru ini mendapat kecaman karena menolak tawaran UE untuk 70 ribu vaksin virus Corona tambahan dalam upaya yang gagal untuk menegosiasikan apa yang dia anggap sebagai kesepakatan yang lebih adil.

"Kami mengatakan bahwa kami terutama menginginkan vaksin yang telah disetujui (oleh regulator Eropa)," kata Babis dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Sabtu (3/4/2021).

"Tetapi sekarang kami berada dalam situasi di mana, di satu sisi, ada pembicaraan tentang solidaritas, tetapi ketika menyangkut tindakan nyata, itu terjadi. tidak nyata," kata Babis.

Doa mencatat bahwa, mengingat situasinya, dia tidak terkejut bahwa Austria telah mempertimbangkan untuk membeli satu juta dosis Sputnik V, sementara Slovakia telah menandatangani kontrak untuk total dua juta dosis dengan Rusia.

Ketika ditanya apakah dia juga akan mempertimbangkan untuk berbicara langsung dengan Rusia tentang pembelian Sputnik V tanpa menunggu pendaftarannya di pasar UE, Babis mengatakan bahwa pihaknya secara tidak langsung dipaksa untuk melakukan itu.

Babis sebelumnya mengkritik keputusan Portugal, yang memegang presidensi UE untuk 2021, yang berkompromi pada distribusi tambahan 10 juta dosis vaksin Pfizer / BioNTech dan memberi beberapa negara UE yang tertinggal bagian yang lebih besar dari pengiriman di masa depan.

Babis, yang negaranya pada Oktober 2020 dan Februari 2021 berada di peringkat teratas secara global berdasarkan jumlah pasien baru dan kematian terkait Covid-19, menyampaikan kekhawatiran bahwa kesepakatan itu tidak adil dan distribusi harus didasarkan pada populasi.
(esn)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1811 seconds (0.1#10.140)