AS Soroti Impunitas Pelanggar HAM Serius di Indonesia
loading...
AS dalam laporan HAM tahunannya menuturkan, masih terjadi pelanggaran di Indonesia selama setahun terakhir dan juga menyoroti impunitas para pelanggar HAM serius di Indonesia. Foto/Ist
A
A
A
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) dalam laporan HAM tahunannya menuturkan, masih terjadi pelanggaran HAM di Indonesia selama setahun terakhir. AS juga menyoroti impunitas para pelanggar HAM serius di Indonesia.
Dalam keterangan pers Kedutaan Besar AS yang diterima Sindonews pada Rabu (31/3/2021), disebutkan bahwa pelanggaran HAM seperti pembunuhan di luar hukum atau sewenang-wenang, laporan penyiksaan oleh polisi, penangkapan atau penahanan sewenang-wenang dan tahanan politik masih terjadi di Indonesia.
Selain itu, jelasnya, pembatasan kebebasan berekspresi, pers dan internet, termasuk penyensoran, dan keberadaan undang-undang pidana pencemaran nama baik, campur tangan dengan kebebasan berkumpul secara damai juga masih ada.
"Tindak korupsi serius, kurangnya investigasi dan akuntabilitas atas kekerasan terhadap perempuan, kejahatan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks, dan adanya undang-undang yang mengkriminalisasi perilaku seksual sesama jenis yang suka sama suka antara orang dewasa," ujarnya.
AS, dalam laporannya kemudian mengatakan bahwa di saat pemerintah Indonesia mencoba mengadili para pelanggar HAM serius, di saat yang sama juga sejumlah pelanggar HAM mendapatkan posisi cukup tinggi di pemerintahan.
"Sementara pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menyelidiki dan menuntut beberapa pejabat yang melakukan pelanggaran HAM, impunitas atas pelanggaran HAM yang serius dan bersejarah tetap menjadi perhatian yang signifikan, terutama karena beberapa dari mereka yang terlibat dalam pelanggaran di masa lalu menerima promosi dan menduduki posisi pejabat senior," ungkapnya.
Dalam laporannya, AS juga meyinggung soal serangan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang menurut Washington menimbulkan kekhawatiran serius.
"Di Provinsi Papua dan Papua Barat, pasukan pemerintah melanjutkan operasi keamanan menyusul serangan 2018 oleh Gerakan Papua Merdeka, di mana 19 warga sipil dan satu tentara tewas," ucapnya.
"Hal ini menyebabkan ribuan penduduk provinsi mengungsi, serangan lebih lanjut Gerakan Papua Merdeka yang menyebabkan kematian warga sipil dan pasukan keamanan, dan menciptakan keprihatinan kemanusiaan yang serius," tukasnya.
Dalam keterangan pers Kedutaan Besar AS yang diterima Sindonews pada Rabu (31/3/2021), disebutkan bahwa pelanggaran HAM seperti pembunuhan di luar hukum atau sewenang-wenang, laporan penyiksaan oleh polisi, penangkapan atau penahanan sewenang-wenang dan tahanan politik masih terjadi di Indonesia.
Selain itu, jelasnya, pembatasan kebebasan berekspresi, pers dan internet, termasuk penyensoran, dan keberadaan undang-undang pidana pencemaran nama baik, campur tangan dengan kebebasan berkumpul secara damai juga masih ada.
"Tindak korupsi serius, kurangnya investigasi dan akuntabilitas atas kekerasan terhadap perempuan, kejahatan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks, dan adanya undang-undang yang mengkriminalisasi perilaku seksual sesama jenis yang suka sama suka antara orang dewasa," ujarnya.
AS, dalam laporannya kemudian mengatakan bahwa di saat pemerintah Indonesia mencoba mengadili para pelanggar HAM serius, di saat yang sama juga sejumlah pelanggar HAM mendapatkan posisi cukup tinggi di pemerintahan.
"Sementara pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menyelidiki dan menuntut beberapa pejabat yang melakukan pelanggaran HAM, impunitas atas pelanggaran HAM yang serius dan bersejarah tetap menjadi perhatian yang signifikan, terutama karena beberapa dari mereka yang terlibat dalam pelanggaran di masa lalu menerima promosi dan menduduki posisi pejabat senior," ungkapnya.
Dalam laporannya, AS juga meyinggung soal serangan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang menurut Washington menimbulkan kekhawatiran serius.
"Di Provinsi Papua dan Papua Barat, pasukan pemerintah melanjutkan operasi keamanan menyusul serangan 2018 oleh Gerakan Papua Merdeka, di mana 19 warga sipil dan satu tentara tewas," ucapnya.
"Hal ini menyebabkan ribuan penduduk provinsi mengungsi, serangan lebih lanjut Gerakan Papua Merdeka yang menyebabkan kematian warga sipil dan pasukan keamanan, dan menciptakan keprihatinan kemanusiaan yang serius," tukasnya.
(esn)
Lihat Juga :
