AS Kembali Sebut China Lakukan Genosida Terhadap Muslim Uighur
Rabu, 31 Maret 2021 - 11:59 WIB
loading...
AS kembali menyebut China melakukan genosida terhadap Muslim Uighur. Foto/Ilustrasi
A
A
A
WASHINGTON - China sedang melakukan genosida dan kejahatan kemanusiaan terhadap minoritas Muslim Uighur di provinsi barat Xinjiang . Demikian bunyi laporan tahunan Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat (AS) tentang hak asasi manusia secara global.
Dirilis pada Selasa waktu setempat, laporan tersebut menemukan bahwa genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi sepanjang tahun terhadap sebagian besar Muslim Uighur dan kelompok etnis serta agama minoritas lainnya di Xinjiang.
Dikatakan kejahatan yang dituduhkan termasuk pemenjaraan sewenang-wenang terhadap lebih dari satu juta warga sipil, sterilisasi paksa, pemerkosaan, penyiksaan, kerja paksa dan "pembatasan kejam" pada kebebasan beragama, kebebasan berekspresi dan kebebasan bergerak.
Laporan tersebut, yang diwajibkan setiap tahun oleh Kongres Amerika Serikat, memberikan penilaian Departemen Luar Negeri AS tentang praktik hak asasi manusia di lebih dari 180 negara.
Pada konferensi pers di Washington, DC, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan temuan untuk tahun 2020 menunjukkan bahwa di setiap wilayah di dunia, hak asasi manusia "terus bergerak ke arah yang salah".
Baca juga: AS Sebut Genosida Uighur Jadi Salah Satu Topik Pembicaraan dengan China
"Kami akan menggunakan semua alat diplomasi kami untuk membela hak asasi manusia dan meminta pertanggungjawaban pelaku pelecehan," kata diplomat tertinggi AS itu, menunjuk pada perjalanan dan sanksi keuangan di bawah Undang-Undang Magnitsky Global AS, di antara mekanisme lainnya seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu (31/3/2021).
Dirilis pada Selasa waktu setempat, laporan tersebut menemukan bahwa genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi sepanjang tahun terhadap sebagian besar Muslim Uighur dan kelompok etnis serta agama minoritas lainnya di Xinjiang.
Dikatakan kejahatan yang dituduhkan termasuk pemenjaraan sewenang-wenang terhadap lebih dari satu juta warga sipil, sterilisasi paksa, pemerkosaan, penyiksaan, kerja paksa dan "pembatasan kejam" pada kebebasan beragama, kebebasan berekspresi dan kebebasan bergerak.
Laporan tersebut, yang diwajibkan setiap tahun oleh Kongres Amerika Serikat, memberikan penilaian Departemen Luar Negeri AS tentang praktik hak asasi manusia di lebih dari 180 negara.
Pada konferensi pers di Washington, DC, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan temuan untuk tahun 2020 menunjukkan bahwa di setiap wilayah di dunia, hak asasi manusia "terus bergerak ke arah yang salah".
Baca juga: AS Sebut Genosida Uighur Jadi Salah Satu Topik Pembicaraan dengan China
"Kami akan menggunakan semua alat diplomasi kami untuk membela hak asasi manusia dan meminta pertanggungjawaban pelaku pelecehan," kata diplomat tertinggi AS itu, menunjuk pada perjalanan dan sanksi keuangan di bawah Undang-Undang Magnitsky Global AS, di antara mekanisme lainnya seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu (31/3/2021).
Lihat Juga :
