Biden Ingin Pertahankan Kebijakan Trump Ekspor Drone Tempur
loading...
A
A
A
“Biden ingin memperbarui pembicaraan itu,” ungkap sejumlah sumber yang mengetahui kabar itu.
Saat jet siluman seperti F-35 seharga USD79 juta, drone jauh lebih murah tetapi masih dapat melakukan serangan rudal berisiko tinggi dan misi pengawasan tanpa membahayakan pilot.
Banyak drone buatan AS mampu terbang cepat dan membawa muatan berat, menjadikannya sangat diinginkan banyak negara.
Membeli drone AS juga sekaligus memperkuat hubungan suatu negara dengan militer AS.
“Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih (NSC) sedang mempelajari bagaimana menjaga kebijakan tersebut sementara Departemen Luar Negeri meminta sekutu dan negara lain yang menjual drone untuk mengadopsi posisi AS,” papar sejumlah sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Meskipun belum ada keputusan yang telah diloloskan ke tingkat wakil menteri, orang-orang yang diberi pengarahan tentang pembicaraan internal mengatakan condong ke arah kebijakan ekspor Trump yang lebih ekspansif.
"Mereka tidak akan mundur," ujar salah satu orang tentang kebijakan yang diharapkan Trump akan mengambil pangsa pasar dari drone buatan China.
Seorang pejabat di NSC berkata, "Pemerintah AS akan terus menggunakan kebijaksanaan nasionalnya dan memperlakukan drone besar seolah-olah berada di luar lingkup MTCR, yang ditulis untuk mengontrol proliferasi rudal jelajah.”
Menjaga kebijakan itu akan membuka pintu bagi ratusan juta dolar hingga miliaran dolar dalam penjualan AS ke pemerintah di Taiwan, India, Maroko, dan Uni Emirat Arab (UEA) yang di masa lalu telah dilarang membelinya.
Aktivis hak asasi manusia dan pendukung pengawasan senjata bukan satu-satunya suara skeptis tentang kebijakan Trump itu.
Saat jet siluman seperti F-35 seharga USD79 juta, drone jauh lebih murah tetapi masih dapat melakukan serangan rudal berisiko tinggi dan misi pengawasan tanpa membahayakan pilot.
Banyak drone buatan AS mampu terbang cepat dan membawa muatan berat, menjadikannya sangat diinginkan banyak negara.
Membeli drone AS juga sekaligus memperkuat hubungan suatu negara dengan militer AS.
“Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih (NSC) sedang mempelajari bagaimana menjaga kebijakan tersebut sementara Departemen Luar Negeri meminta sekutu dan negara lain yang menjual drone untuk mengadopsi posisi AS,” papar sejumlah sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Meskipun belum ada keputusan yang telah diloloskan ke tingkat wakil menteri, orang-orang yang diberi pengarahan tentang pembicaraan internal mengatakan condong ke arah kebijakan ekspor Trump yang lebih ekspansif.
"Mereka tidak akan mundur," ujar salah satu orang tentang kebijakan yang diharapkan Trump akan mengambil pangsa pasar dari drone buatan China.
Seorang pejabat di NSC berkata, "Pemerintah AS akan terus menggunakan kebijaksanaan nasionalnya dan memperlakukan drone besar seolah-olah berada di luar lingkup MTCR, yang ditulis untuk mengontrol proliferasi rudal jelajah.”
Menjaga kebijakan itu akan membuka pintu bagi ratusan juta dolar hingga miliaran dolar dalam penjualan AS ke pemerintah di Taiwan, India, Maroko, dan Uni Emirat Arab (UEA) yang di masa lalu telah dilarang membelinya.
Aktivis hak asasi manusia dan pendukung pengawasan senjata bukan satu-satunya suara skeptis tentang kebijakan Trump itu.