ASEAN Didesak Tinggalkan Doktrin Non-Intervensi demi Menolong Myanmar
Jum'at, 19 Maret 2021 - 15:55 WIB
loading...
Para demonstran antikudeta Myanmar berlindung di balik barikade saat bentrok dengan pasukan keamanan junta di Mandalay, Myanmar, 15 Maret 2021. Foto/REUTERS
A
A
A
JAKARTA - Pemimpin oposisi Kamboja, Sam Rainsy, mendesak semua pemerintah negara ASEAN bersatu dan mengirimkan pesan tegas kepada junta militer Myanmar untuk segera membebaskan semua tahanan politik di negara tersebut. Dia juga mendesak para pemerintah ASEAN meninggalkan doktrin lama “non-intervensi” demi menolong negara yang sedang kacau itu.
Desakan Rainsy disampaikan saat berbicara dengan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim, Senator dan Ketua Dewan Liberal dan Demokrat Asia Filipina Kiko Pangilinan, mantan juru bicara Parlemen Singapura Charles Chong, dan mantan menteri luar negeri Thailand Kasit Piromya.
Baca juga: China Kembangkan Gerombolan Rudal Hipersonik untuk Banjiri Pertahanan Misil Musuh
Menurut Rainsy, semua pemerintah negara ASEAN harus bersatu dan mengirimkan pesan bersama kepada junta militer Myanmar untuk segera memulihkan situasi politik di Myanmar seperti sebelum kudeta 1 Februari 2021 dan untuk menghormati suara rakyat pada pemilu November 2020.
"Semua pihak yang bertanggung jawab atas pembunuhan rakyat yang tidak bersalah juga harus dituntut dan dibawa ke pengadilan," seru Rainsy.
Desakan Rainsy disampaikan saat berbicara dengan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim, Senator dan Ketua Dewan Liberal dan Demokrat Asia Filipina Kiko Pangilinan, mantan juru bicara Parlemen Singapura Charles Chong, dan mantan menteri luar negeri Thailand Kasit Piromya.
Baca juga: China Kembangkan Gerombolan Rudal Hipersonik untuk Banjiri Pertahanan Misil Musuh
Menurut Rainsy, semua pemerintah negara ASEAN harus bersatu dan mengirimkan pesan bersama kepada junta militer Myanmar untuk segera memulihkan situasi politik di Myanmar seperti sebelum kudeta 1 Februari 2021 dan untuk menghormati suara rakyat pada pemilu November 2020.
"Semua pihak yang bertanggung jawab atas pembunuhan rakyat yang tidak bersalah juga harus dituntut dan dibawa ke pengadilan," seru Rainsy.
Lihat Juga :
