Menlu AS Kutuk Pembersihan Etnis di Tigray Ethiopia

“Saya senang melayani sebagai diplomat untuk negara saya tetapi saya tidak dapat melakukannya dengan mengorbankan nilai-nilai saya, dan tentu saja tidak dengan mengorbankan rakyat saya. Ada biaya untuk bertindak berdasarkan prinsip seseorang, tetapi ada biaya yang lebih besar untuk mengabaikannya,” kata Kidanemariam, yang diyakini sebagai diplomat Ethiopia pertama yang mengundurkan diri karena kekhawatiran terkait konflik di Tigray.

Dia juga menuduh pemerintah salah mengartikan kondisi di lapangan dan gagal menjelaskan tentang keberadaan kekuatan asing, merujuk pada pasukan Eritrea.

Kidanemariam, yang berasal dari Tigray, mengatakan dalam pernyataannya ribuan etnis Tigray telah dilecehkan, diserang dan ditangkap dalam apa yang disebutnya "perburuan penyihir yang terjadi terhadap Tigrayans di Ethiopia dan di diaspora".

Belum ada komentar langsung dari pemerintah Ethiopia terkait hal ini .

Pengunduran diri seorang diplomat senior akan menambah tekanan pada Abiy, yang dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada 2019 atas upayanya untuk berdamai dengan Eritrea setelah permusuhan selama beberapa dekade.



Berbagai laporan yang mengutip saksi dan orang yang selamat telah menyebutkan keterlibatan pasukan dari negara tetangga Eritrea, yang menyangkal kehadiran militer, dalam pembunuhan massal, dalam pemerkosaan dan kejahatan lainnya di wilayah utara Ethiopia.

Sementara itu, Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Michelle Bachelet, pekan lalu mengatakan kantornya telah menguatkan pelanggaran berat yang bisa disebut sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sementara pejabat kemanusiaan telah memperingatkan bahwa semakin banyak orang yang mungkin mati kelaparan di Tigray.

Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada Selasa kepada dewan Uni Afrika, Abiy mengatakan pemerintah Ethiopia telah mengambil langkah konkret untuk menangani dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan telah mengisyaratkan kesediaannya untuk bekerja sama dengan badan-badan PBB yang relevan untuk tujuan penyelidikan ini.