Biden Hentikan Serangan Drone di Luar Zona Perang Dekat Pangkalan AS
loading...
Personil menyiapkan drone untuk diterbangkan di pangkalan AS di Afghanistan. Foto/REUTERS
A
A
A
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menghentikan serangan pesawat tak berawak (drone) di luar zona perang tempat pasukan AS beroperasi.
Langkah Biden ini membalik kebijakan pendahulunya Donald Trump, yang telah memberikan kendali bebas kepada militer di negara-negara seperti Somalia.
“Setiap serangan drone yang direncanakan terhadap kelompok-kelompok militan di luar Afghanistan, Suriah atau Irak harus disetujui Gedung Putih,” ungkap juru bicara Pentagon John Kirby.
Dia menjelaskan, “Tindakan tersebut sebagai pedoman sementara yang dikeluarkan untuk memastikan bahwa presiden memiliki visibilitas penuh atas tindakan signifikan yang diusulkan."
Lihat infografis: Pesawat Jet Tempur Rafale Prancis Menjadi Incaran RI
"Itu tidak dimaksudkan untuk menjadi permanen dan itu tidak berarti penghentian serangan,” papar dia.
Lihat infografis: Gertak Iran, B-52 AS dan F-15 Israel Berkeliaran di Teluk Persia
"Kami jelas fokus pada ancaman terus-menerus dari berbagai organisasi ekstremis brutal. Dan kami jelas masih akan berkomitmen bekerja dengan mitra internasional untuk melawan ancaman tersebut," ujar dia.
The New York Times mengatakan pedoman baru itu secara diam-diam diteruskan kepada komandan militer setelah Biden menjabat pada 20 Januari, tetapi baru terungkap dalam beberapa hari terakhir.
Sejak hari-hari pertamanya di Gedung Putih pada 2016, Trump telah mencabut kontrol yang diberlakukan pendahulunya Barack Obama pada operasi bersenjata melawan kelompok ekstremis, dengan mengatakan dia mempercayai para komandan di lapangan.
Serangan drone dengan cepat berlipat ganda setelah itu. Serangan drone menjadi satu-satunya bentuk operasi di beberapa negara di mana hanya segelintir pasukan khusus AS yang dikerahkan untuk mendukung pemerintah lokal, seperti di Somalia untuk memerangi kelompok al-Shebab, atau di Libya yang menargetkan ISIS.
Meskipun militer mengatakan serangannya "bedah", sejumlah pihak mengatakan serangan itu sering menyebabkan korban sipil, merusak efektivitasnya dalam memerangi ekstremisme.
Dalam laporan publik pertama tentang operasi militer AS di Somalia yang diterbitkan pada Februari, penjabat inspektur jenderal Pentagon, Glenn Fine, mengingat bahwa bagian dari misi yang dinyatakan Africom adalah untuk memastikan bahwa pada 2021, Shebab, ISIS di Somalia dan kelompok teroris lainnya telah cukup terdegradasi sedemikian rupa sehingga tidak dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi kepentingan AS.
Tapi, Fine menulis, "Meskipun serangan udara AS terus berlanjut di Somalia dan bantuan AS kepada pasukan mitra Afrika, Al-Shebab tampaknya menjadi ancaman yang berkembang yang bercita-cita menyerang tanah air AS."
Sedikitnya 10 orang tewas pada Jumat ketika bom mobil meledak di luar satu restoran populer di ibukota Somalia Mogadishu, serangan yang diklaim Shebab.
Langkah Biden ini membalik kebijakan pendahulunya Donald Trump, yang telah memberikan kendali bebas kepada militer di negara-negara seperti Somalia.
“Setiap serangan drone yang direncanakan terhadap kelompok-kelompok militan di luar Afghanistan, Suriah atau Irak harus disetujui Gedung Putih,” ungkap juru bicara Pentagon John Kirby.
Dia menjelaskan, “Tindakan tersebut sebagai pedoman sementara yang dikeluarkan untuk memastikan bahwa presiden memiliki visibilitas penuh atas tindakan signifikan yang diusulkan."
Lihat infografis: Pesawat Jet Tempur Rafale Prancis Menjadi Incaran RI
"Itu tidak dimaksudkan untuk menjadi permanen dan itu tidak berarti penghentian serangan,” papar dia.
Lihat infografis: Gertak Iran, B-52 AS dan F-15 Israel Berkeliaran di Teluk Persia
"Kami jelas fokus pada ancaman terus-menerus dari berbagai organisasi ekstremis brutal. Dan kami jelas masih akan berkomitmen bekerja dengan mitra internasional untuk melawan ancaman tersebut," ujar dia.
The New York Times mengatakan pedoman baru itu secara diam-diam diteruskan kepada komandan militer setelah Biden menjabat pada 20 Januari, tetapi baru terungkap dalam beberapa hari terakhir.
Sejak hari-hari pertamanya di Gedung Putih pada 2016, Trump telah mencabut kontrol yang diberlakukan pendahulunya Barack Obama pada operasi bersenjata melawan kelompok ekstremis, dengan mengatakan dia mempercayai para komandan di lapangan.
Serangan drone dengan cepat berlipat ganda setelah itu. Serangan drone menjadi satu-satunya bentuk operasi di beberapa negara di mana hanya segelintir pasukan khusus AS yang dikerahkan untuk mendukung pemerintah lokal, seperti di Somalia untuk memerangi kelompok al-Shebab, atau di Libya yang menargetkan ISIS.
Meskipun militer mengatakan serangannya "bedah", sejumlah pihak mengatakan serangan itu sering menyebabkan korban sipil, merusak efektivitasnya dalam memerangi ekstremisme.
Dalam laporan publik pertama tentang operasi militer AS di Somalia yang diterbitkan pada Februari, penjabat inspektur jenderal Pentagon, Glenn Fine, mengingat bahwa bagian dari misi yang dinyatakan Africom adalah untuk memastikan bahwa pada 2021, Shebab, ISIS di Somalia dan kelompok teroris lainnya telah cukup terdegradasi sedemikian rupa sehingga tidak dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi kepentingan AS.
Tapi, Fine menulis, "Meskipun serangan udara AS terus berlanjut di Somalia dan bantuan AS kepada pasukan mitra Afrika, Al-Shebab tampaknya menjadi ancaman yang berkembang yang bercita-cita menyerang tanah air AS."
Sedikitnya 10 orang tewas pada Jumat ketika bom mobil meledak di luar satu restoran populer di ibukota Somalia Mogadishu, serangan yang diklaim Shebab.
(sya)
Explore More