Giliran Parlemen Belanda Sebut Perlakuan China Terhadap Uighur Genosida
Jum'at, 26 Februari 2021 - 14:27 WIB
loading...
Sebuah gerbang yang secara resmi dikenal sebagai pusat pendidikan keterampilan kejuruan sedang dibangun di Dabancheng, di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, China. Foto/REUTERS/Thomas Peter
A
A
A
AMSTERDAM - Parlemen Belanda keluarkan mosi tidak mengikat yang mengatakan perlakuan China terhadap kelompok minoritas Muslim Uighur di Xinjiang sama dengan genosida. Ini adalah langkah pertama yang dilakukan oleh sebuah negara Eropa dan kedua dalam sepekan setelah parlemen Kanada .
Aktivis dan pakar hak asasi PBB mengatakan setidaknya satu juta Muslim Uighur ditahan di kamp-kamp di wilayah barat terpencil Xinjiang. Para aktivis dan beberapa politisi Barat menuduh China menggunakan penyiksaan, kerja paksa dan sterilisasi.
China menyangkal adanya pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan mengatakan kamp-kamp itu menyediakan pelatihan kejuruan dan dibutuhkan untuk melawan ekstremisme.
"Sebuah genosida terhadap minoritas Uighur sedang terjadi di China," bunyi mosi yang dikeluarkan parlemen Belanda, yang tidak secara langsung mengatakan bahwa pemerintah China bertanggung jawab seperti dikutip dari CNN, Jumat (26/2/2021).
Mosi Belanda mengatakan bahwa tindakan pemerintah China seperti tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dan memiliki kamp hukuman berada di bawah Resolusi PBB 260, yang umumnya dikenal sebagai konvensi genosida.
Partai VVD Perdana Menteri Mark Rutte, yang konservatif, menentang resolusi tersebut.
Aktivis dan pakar hak asasi PBB mengatakan setidaknya satu juta Muslim Uighur ditahan di kamp-kamp di wilayah barat terpencil Xinjiang. Para aktivis dan beberapa politisi Barat menuduh China menggunakan penyiksaan, kerja paksa dan sterilisasi.
China menyangkal adanya pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan mengatakan kamp-kamp itu menyediakan pelatihan kejuruan dan dibutuhkan untuk melawan ekstremisme.
"Sebuah genosida terhadap minoritas Uighur sedang terjadi di China," bunyi mosi yang dikeluarkan parlemen Belanda, yang tidak secara langsung mengatakan bahwa pemerintah China bertanggung jawab seperti dikutip dari CNN, Jumat (26/2/2021).
Mosi Belanda mengatakan bahwa tindakan pemerintah China seperti tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dan memiliki kamp hukuman berada di bawah Resolusi PBB 260, yang umumnya dikenal sebagai konvensi genosida.
Partai VVD Perdana Menteri Mark Rutte, yang konservatif, menentang resolusi tersebut.
Lihat Juga :
